Network
PR BEKASI - Film "Pengkhianatan G30S/PKI" hingga saat ini masih menjadi kontroversi di masyarakat karena sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 belum terkuak sepenuhnya.
Film yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada 1984 ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto kala itu.
Di zaman pemerintahan Soeharto, film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer ini rutin diputar setiap tahun dan dihentikan penayangannya setelah pemerintah Orde Baru tumbang akibat gelombang Reformasi 1998.
Baca Juga: Kado Ulang Tahun ke-22, Google Akan Batasi Pertemuan di Google Meet Hanya 60 Menit Mulai Bulan Depan
Dan pada tahun 2017, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengusulkan untuk memutar kembali film tersebut untuk mengingatkan masyarakat agar peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 lalu itu tidak terulang kembali.
Yang akhirnya, beberapa tahun belakangan ini, beberapa pihak, bahkan pejabat negara dan televisi kembali memutar film tersebut.
Tapi, hingga kini rupanya masih ada sejumlah pihak yang memperdebatkan masalah pemutaran film tersebut.
Sepaham dengan tanggapan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun turut menyuarakan pendapatnya agar pemutaran film "Pengkhianatan G30S/PKI" tidak diributkan oleh masyarakat.
Baca Juga: Jalani Isolasi di Hotel, Gubernur Bali Heran Istrinya Senang Saat Tahu Positif Terinfeksi Covid-19
