Network
PR BEKASI – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti menilai bahwa masuknya mantan anggota Tim Mawar ke lingkup jabatan strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah suatu bentuk kemunduran.
Sebab, Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha terlibat dalam operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada era Orde Baru.
Hal tersebut diungkapkan Fatia dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu, 27 September 2020.
Baca Juga: Diklaim Ampuh Sembuhkan Pasien Covid-19, Berikut 5 Rekomendasi Obat untuk Lawan Virus Corona
“Bahwa, jika Jokowi memang peduli terhadap isu pelanggaran HAM, dan juga ingin menuntaskan kasus-kasus tersebut, maka Jokowi harus mencabut Keppres tersebut,” tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs RRI.
Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah masih abai terhadap isu-isu pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan penculikan paksa.
Terbukti dengan masih adanya nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni HAM berat seperti Wiranto dan Prabowo Subianto yang duduk di kursi pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Vanuatu Sentil Indonesia Soal HAM di Papua dalam Sidang PBB, Diplomat RI: Terus Terang Saya Bingung
“Itu sudah mencerminkan bahwa negara sebenarnya tidak menjadikan penyelesaian atau penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan juga kasus pelanggaran HAM berat lainnya seperti penghilangan paksa itu, untuk segera diselesaikan pada rezim Joko Widodo hari ini, ungkap Fatia.
Senada dengan KontraS, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan pengangkatan Brigjen Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.
Kemudian Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Sejumlah Perumahan Tempat Karyawan Kena Imbas Penyebaran Covid-19 dari Klaster Industri di Bekasi
Sebelumnya, Prabowo juga mengangkat Chairawan Kadasryah Nusyirwan sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1869/M/XII/2019.
“Nama-nama tersebut sangat tidak layak menjadi pejabat publik, karena rekam jejaknya pernah tergabung dalam Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998,” tutur Nelson Nikodemus Simamora.
Nelson merupakan Kepala Advokasi LBH Jakarta, yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Baca Juga: Kaukus Ekonom Hijau Sebut Polusi Udara Bisa Sebabkan Krisis seperti Pandemi Covid-19
Untuk itu, Koalisi menuntut Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Pertahanan yang membuat beberapa kebijakan yang kontraproduktif dalam pemajuan HAM, proses reformasi sektor keamanan, serta dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang.
“Kami menuntut Presiden untuk mencopot seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Mawar, yang terbukti terlibat dalam tindakan penghilangan paksa 1997-1998, dari jabatan publik,” ungkap Nelson.
Koalisi tersebut juga menuntut Presiden Jokowi menuntaskan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, demi memberikan keadilan bagi keluarga korban, dan sebagai bentuk komitmen negara agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Baca Juga: 5 Fakta Konser Dangdut yang Digelar di Tengah Lonjakan Covid-19 hingga Datangkan Ribuan Penonton
“Kami mendesak Peradilan Militer dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” tutur Nelson.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mendesak Mahkamah Agung untuk mempublikasikan seluruh putusan terkait penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.
“Kami menolak militerisasi pejabat teras di Kementerian Pertahanan,” ungkap Nelson.***
