Network
PR BEKASI – Gatot Nurmantyo dinilai tidak perlu memakai isu G30S/PKI jika ingin masuk dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Farhan selaku anggota Komisi I DPR RI, Senin, 28 September 2020.
Menurutnya, saat ini masyarakat sudah cerdas dalam melihat dinamika yang terjadi, sehingga lebih baik membangun strategi komunikasi yang lebih cerdas.
Baca Juga: Niat Implan Payudara ala Brasil, Puting Perempuan ini Malah Copot Beberapa Hari Setelah Operasi
"Harus mulai membangun sebuah bentuk komunikasi yang lebih cerdas," ungkap Farhan, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Politisi partai Nasdem tersebut pun memberikan contoh mengenai komunikasi cerdas yang dapat dilakukan, yakni seperti gerakan blusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014.
Kemudian, pada Pilpres 2019 muncul tagar #2019GantiPresiden yang diinisiasi oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Gorila Ngamuk dan Dobrak Tiga Pintu, Sebelum Aniaya Seorang Penjaga Kebun Binatang
Menurut Farhan, tagar tersebut menjadi tantangan yang mampu menggoyang kampanye Jokowi pada saat itu.
"Itu keren, luar biasa dalam komunikasi politik, itu adalah sebuah usaha untuk, dalam tanda kutip, 'menjual diri' untuk jadi presiden dengan cara yang cerdas," tuturnya.
Sebelumnya, pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno juga menilai bahwa jualan Gatot Nurmantyo mengenai isu PKI tidak laku untuk kepentingan elektoral.
Baca Juga: Sebelum Bunuh Diri, Bocah 14 Tahun Ini Sampaikan Pesan 'Kembali Dalam 2 Detik'
Apalagi, Gatot digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 nanti.
"Isu PKI enggak laku sebagai jualan politik elektoral, karena tak terbukti. Pilpres 2019 isu PKI santer sekali, tapi gak ngefek sama sekali," ungkapnya.
Adi juga mengimbau para tokoh bangsa, sebaiknya mengangkat konten-konten kebangsaan yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: Terdapat Potensi Tsunami 20 Meter di Jalur Pantai Selatan, Bamsoet: Pemda Harus Giatkan Mitigasi
Dia melihat, masih banyak isu-isu kebangsaan yang perlu dikritisi, khususnya menyangkut isu-isu yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
"Rakyat itu butuh sesuatu yang nyata, untuk kebutuhan mereka. Bukan hanya wacana elite yang tak ada kaitannya dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari." tutur Adi menegaskan.***
