Network
PR BEKASI – Akademisi Universitas Indonesia (UI) Dosen Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM UI, Iwan Ariawan memberikan penjelasan terkait sebab kasus COVID-19 di Indonesia belum terkendali.
“Dengan memantau data terakhir pada kurva epidemi berdasarkan data hingga 24 September 2020, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan bahkan gelombang pertama masih terus berlangsung dan belum selesai,” kata Iwan Ariwan dalam keterangannya.
Menurut informasi yang dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Selasa, 29 Sepember 2020, Iwan juga mengatakan bahwa cara paling tepat untuk mengendalikan kodisi saat ini adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat.
Baca Juga: RUU Bea Meterai Diresmikan, Kemenkeu Prediksi Pendapatan Negara Naik Rp11 Triliun
PSBB ketat dinilai mampu menurunkan risiko penularan COVID-19 hingga 50 persen. Namun, pada saat Jakarta berada pada kondisi PSBB transisi, kasus COVID-19 kembali naik.
“Hal ini disebabkan oleh perbedaan aktivitas penduduk yang dilakukan saat PSBB ketat dan PSBB transisi. Dengan PSBB ketat tentu dapat mengendalikan kasus COVID-19 yang ada di Jakarta meski tetap menunjukkan kasus baru per harinya,” kata Iwan.
Selain itu, ia juga menguraikan bahwa PSBB dapat berdampak dan bermanfaat apabila perilaku 3M (Mencuci tangan dengan sabun Memakai masker, dan Menjaga jarak) dan TLI (Tes, Lacak, dan Isolasi) rutin dilakukan.
“Berdasarkan penelitian, perilaku 3M terbukti dapat mencegah dan menurunkan risiko hingga di atas 50 persen, dengan catatan, perilaku 3M dilakukan dengan ketentuan dan berdasarkan pedoman yang benar,” ungkapnya.
Baca Juga: Monumen Ade Irma Suryani, Mengenang Peristiwa 30 September 1965 yang Menimpa Keluarga A.H Nasution
Tindakan TLI dapat bermanfaat jika dilakukan tak hanya mengejar banyaknya jumlah tes tetapi dengan memperhatikan cara yang benar dan tepat sasaran.
Sementara itu, Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI Ascobat Gani turut menyatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Indoesia belum terkendali.
Ia juga mengungkapkan, pendekatan strategi lain yang tak boleh ditinggalkan adalah dengan melakukan strategi preventif.
Strategi tersebut di antaranya dengan melakukan pencegahan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Germas, Jaga Jarak hingga pelaksanaan karantina.
Baca Juga: Masih Banyak Pelanggar Prokes, Polisi: Sanksi Teguran hingga Denda Administrasi Sudah Dilaksanakan
Ascobat menyebutkan bahwa dari hasil testing yang dilakukan maka positivity rate Indonesia berada pada angka 14.3 persen.
Artinya, setiap kerumunan sekitar 100 orang terdapat sekitar 15 orang yang dapa menularkan virus.
“Namun, pelaksanaan testing atau surveilans harian sebagai proses deteksi di Indonesia juga masih mengalami maslah. Testing di Indonesia ada pada angka lebih kurang 21 ribu orang rata-rata per harinya atau 165 ribu per minggunya, sedangkan jika melihat dari rekomendasi WHO adalah pada angka 267 ribu orang per minggunya,” jelasnya.
Menurutnya, penduduk maupun pemerintah memiliki hak dan kewaiban masing-masing pada situasi pandemi saa ini.
Baca Juga: Belasan Alat Pendeteksi Tsunami Hilang, BPBD: Khawatir Potensi Bencana Tidak Terdeteksi
“Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan lingkungan,” katanya.
Sementara pemerintah berhak untuk membuat dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan tidak lupa berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan masyarakat, mengendalikan wabah, dan memberikan bantuan sosial akibat kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran penyakitndi saat pandemi COVID-19.
Ia menambahkan, dalam menangani situasi wabah saat ini, Indonesia bisa mengacu pada pedoman kapasitas sistem kesehatan IHR (International Health Relation, WHO) 8 core Capacities dengan didukung APBN dan APBD.
Selain itu, penguatan Dinas Kesehatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan primer dan rujukan baik darurat maupun intensif dalam menyiapkan kapasitas kesehatan.
Baca Juga: Hasil Survei Terbaru: Masyarakat Tidak Terlalu Percaya dengan Isu Kebangkitan PKI
Menurutnya, dalam menyiapkan kapasitas sistem kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dengan menekankan pada sektor kesehatan masyarakat.
Selain itu, sektor lain yang tak kalah penting adalah manajemen kedaruratan, pengendalian perbatasan, pelabuhan, bandara, dan imigrasi, serta sektor transportasi.***
