Network
PR BEKASI – Masyarakat dan mahasiswa dilaporkan turun ke jalan sebab menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang resmi disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Tidak hanya di jalan, mereka unjuk rasa menyampaikan aspirasi penolakan terhadap gedung-gedung pemerintahan pada Selasa, 6 Oktober 2020 kemarin.
Sementara itu, warganet yang menyampaikan bentuk kekecewaan mereka dengan membuat narasi pindah negara atau berganti kewarganegaraan lain. Warganet membuat wacana demikian sebab dianggap muak dengan politik di Indonesia.
Baca Juga: Hati-hati! Selama Pandemi COVID-19, Serangan Siber ke Asia Tenggara Meningkat
Wacana soal pindah negara bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter.
Menyikapi wacana dan ekspresi warganet tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi, menyatakan bahwa rakyat tidak mampu alias miskin tidak akan bisa pindah warga negara.
"Yang mau pindah kewarganegaraan kan orang mampu, ya orang mampu mah suka-suka saja. Kalau orang ga mampu ya ga bakalan (bisa) pindah," kata Achmad Baidowi kepada RRI, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Mirip Senjata Batman, Kepolisian Inggris Gunakan Alat Pelontar Kabel untuk Jerat Para Penjahat
Menurut informasi, beberapa negara membuka pendaftaran warga negara dengan syarat memiliki biaya yang ditentukan sesuai dengan negara bersangkutan.
Adapun besaran biaya tersebut dirasa terlalu mahal untuk ukuran ekonomi rakyat Indonesia menurut Baidowi.
Warganet merasa kecewa dengan pengesahan undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat terutama kalangan buruh atau pekerja.
Baca Juga: Malah Jadi Klaster COVID-19, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tutup Selama Sepuluh Hari
Salah satunya adalah Brina, mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa yang mengaku berniat untuk pindah kewarganegaraan karena merasa kecewa dengan pemerintah dan DPR.
"Orang mampu jangankan pindah negara, pindah bolak-balik negara orang mampu ya biasa saja itu. Kita lihat mahasiswa S2, mahasiswa S2 kita lihat kan mampu itu. Mau tinggal di mana Australia dan Selandia Baru biaya hidup tinggi," tutur Achmad Baidowi.
Akan tetapi, Baidowi menyatakan ada beberapa aspek penilaian sebagai syarat tertentu bagi seseorang untuk pindah kewarganegaraan. Ia juga mempertanyakan alasan yang jelas bagi warga yang ingin pindah kewarganegaraan.
Baca Juga: Kesal Disahkannya UU Cipta Kerja di Tengah Pandemi, dr. Tirta: Tirta Siap Mati Pasti, Kayak Gitu
"Ya alasannya apa, kan itu harus jelas. Apakah sudah membaca semua RUU Cipta Kerja atau hanya mendapat informasi yang sepotong dan tidak valid." ujarnya.***
