Network
Baca Juga: PSBB Transisi Jakarta, Catat Jadwal Baru Transportasi Umum TransJakarta dan KRL
Sementara itu, Ketua PWI Atal S Depari mengatakan, pada dasarnya Polri juga sepakat bahwa kinerja wartawan di lapangan adalah dilindungi undang-Undang serta dijamin tidak mengalami kekerasan.
Namun, di saat atau momen tertentu yang rusuh atau chaos ketika aksi demonstrasi, keberadaan wartawan sangat menentukan untuk terhindar dari lapangan.
"Dalam teknis peliputan di lapangan saat aksi demonstrasi, jurnalis idealnya berada di belakang aparat, agar terhindar dari kekerasan. Jadi cerdaslah mengambil posisi. Jangan memaksakan diri menerobos ke depan, karena itu berpotensi mendapat kekerasan," kata Atal.
Hal yang sama dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan memberikan rompi kepada jurnalis yang hendak meliput aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di wilayah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Beri Pesan di Pekan Pemuda Nasional 2020, Bamsoet: Kalian Harus Melek Teknologi dan Digitalisasi
Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, pembagian rompi itu untuk mencegah adanya peristiwa kekerasan yang terjadi kepada jurnalis saat meliput unjuk rasa, yang berujung ricuh.
"Ini secara simbolis 30 rompi kami bagikan kepada rekan-rekan media untuk dipergunakan dalam peliputan aksi demo," kata Dedi, dalam keterangan tertulisnya, Senin 12 Oktober 2020.
Selain menggunakan rompi, Dedi menuturkan, saat peliputan aksi demo, para jurnalis diharapkan menggunakan atribut lengkap lainnya, seperti identitas pengenal.
Kemudian, para jurnalis juga diharapkan berkoordinasi dengan aparat yang berjaga sehingga diketahui perbedaannya dengan massa aksi.
