Demo Tolak Omnibus Law Berakhir Ricuh, Pakar: Negara Bisa Bersikap Otoriter

PR BEKASI – Demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk penolakan Omnibus Law terjadi secara anarkis dan rusuh di beberapa daerah, salah satunya Jakarta.

Berbagai isu muncul akibat kerusuhan ini, salah satunya adalah tuduhan mengenai aktivitas demo yang ‘ditunggangi’ oleh pihak tertentu.

Demo yang berujung anarkis ini tentu meresahkan banyak pihak, terutama masyarakat dan aparat yang memikul tanggung jawab untuk mengamankannya.

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan SH.M.Hum menyampaikan pandangannya terhadap kondisi ini.

Baca Juga: Unik, Keluarga di Sumatra Barat Miliki Mata Biru Seperti Kucing, 'Menangis' Saat Lihat Matahari

“Negara harus tegas menghadapi aksi-aksi anarkisme dalam demonstrasi, bisa saja bersikap otoriter untuk kepentingan publik yang lebih besar, itu boleh saja dilakukan,” ucapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 13 Oktober dari Antara.

Sikap otoriter ini bisa diambil untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar dalam menghadapi aksi demonstrasi yang diwarnai praktik anarkisme.

Sikap ini bukan bertujuan untuk melindungi penguasa agar kekuasaan sekarang bisa berjalan langgeng, melainkan untuk kepentingan rakyat secara luas.

Hal ini berkaitan dengan fasilitas publik yang sudah ada.