Network
PR BEKASI – Pascapengesahan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 lalu, sejumlah masyarakat masih menolak, salah satu cara yang dilakukan dengan unjuk rasa turun ke jalan.
Gabungan serikat buruh dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa di sejumlah daerah. Mereka menggelar aksi unjuk rasa selama tiga hari, terhitung dari tanggal 6 Oktober 2020 hingga 9 Oktober 2020.
Seorang Dosen Fisip Unair, Henry Subiakto, turut berkomentar mengenai unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja. Menurutnya, para intelektual seperti mahasiswa dan pelajar (SMA dan STM) tidak seharusnya ikut turun ke jalan.
Baca Juga: Investigasi Independen Kerusuhan Demo Omnibus Law, LPI: Ada 'Bandar' yang Danai Aksi Demonstrasi
Ia menyayangkan bahwa para intelektual tidak mencerminkan perilaku mereka sebagai kaum terdidik, melainkan bersikap barbar seperti kaum buruh.
“Buruh demo itu logis, krn kekuatan mrk mmg disitu bkn di argumentasi. Tp kalo ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mrk lemah dlm argumentasi, dan engga adu dalil dan konsep di MK. Lbh senang atau menikmati budaya grudak gruduk,” tulis dia dalam akun Twitter pribadinya @henrysubiakto pada Senin, 12 Oktober 2020.
Buruh demo itu logis, krn kekuatan utama mrk mmg disitu bkn di argumentasi. Tp kalo ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mrk lemah dlm argumentasi, dan enggan adu dalil dan konsep di MK. Lbh senang atau menikmati budaya grudak gruduk.— Henry Subiakto (@henrysubiakto) October 12, 2020
Cuitannya di Twitter adalah bentuk respons Henry Subiakto pada aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilaporkan berujung kericuhan. Adanya bentrokan antara peserta aksi dengan Polisi Huru-Hara terjadi di beberapa tempat.
Di sisi peserta aksi, kericuhan terjadi dianggap akibat adanya provokasi dari petugas keamanan. Sementara itu, di sisi petugas keamanan, kericuhan terjadi akibat adanya provokator yang tidak menjalankan aksi dengan damai.
