Network
PR BEKASI - Pengamat sektor kelautan sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan program penguatan sentra perikanan dilakukan di wilayah Natuna.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Rabu, 21 Oktober 2020, ia mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu lebih memprioritaskan kepentingan nelayan lokal.
"Penguatan sentra perikanan Natuna harus diarahkan untuk memperkuat nelayan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP 711 (termasuk Laut Natuna)," kata Abdul Halim di Jakarta.
Baca Juga: Namanya Diabadikan di Abu Dhabi, Jokowi: Ini Penghargaan untuk Indonesia
Menurutnya, penguatan kapasitas nelayan luar daerah untuk pergi ke Natuna justru kontraproduktif.
Karena, dinilai yang lebih baik adalah memobilisasi dan meningkatkan kemampuan nelayan setempat.
Ia juga mengingatkan bahwa di WPP 711 selain Kabupaten Natuna, ada banyak kabupaten lain yang memiliki hak memanfaatkan sumber daya ikan di sana.
Selain itu, Abdul Halim menekankan, pentingnya sentra penangkapan ikan di Natuna terintegrasi dengan kegiatan pengolahan ikan berskala internasional.
Baca Juga: Rahasia Kesuksesan BTS Tembus Industri Musik AS, Brad Navin: Hal Utama, Selalu tentang Penggemar
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan, maka kemajuan industri perikanan di dalam negeri, khususnya di WPP-NRI 711, tinggal menunggu waktu.
Bersamaan dengan hal itu, lanjutnya, ancaman aktivitas pencurian ikan dari kapal asing dan klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara bisa diminimalisasi.
Dikabarkan, KKP mengupayakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna dengan menggenjot kapasitas nelayan melalui inovasi teknologi alat penangkapan ikan bubu lipat.
"Potensi perikanan di Natuna ini sangat besar, namun para nelayan masih banyak yang menggunakan alat penangkapan ikan tradisional. Melalui pelatihan ini, kami dorong para nelayan agar dapat meningkatkan produksi dengan inovasi alat penangkapan ikan berupa bubu lipat," kata Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Ridwan Mulyana.
Baca Juga: Bejat! Mengaku Bisa Obati Covid-19, Dukun Ini Cabuli 10 Orang Pasien Perempuan
Ridwan menjelaskan bahwa pelatihan inovasi bubu lipat merupakan pembinaan dan pemberdayaan nelayan yang selaras dengan pembangunan fisik dan pengoptimalan fasilitas di SKPT Natuna yang telah dimulai sejak 2015 lalu.
Diketahui, perairan Natuna masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang memiliki potensi perikanan sebesar 767.126 ton.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.
"Dengan mengenalkan teknologi alat penangkapan ikan hasil inovasi perekayasaan BBPI (Balai Besar Penangkapan Ikan) Semarang, kami juga berharap pendapatan para nelayan dapat meningkat seiring meningkatnya jumlah tangkapan nelayan," kata Ridwan.
Baca Juga: Plasma Darah Penyintas Covid-19 Dibeli dengan Harga Tinggi, Mahasiswa Ini Sengaja Ingin Tertular
Pembangunan SKPT Natuna terus diupayakan untuk menggenjot perekonomian dan menjadi pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.
Selain fasilitas fisik, SKPT Natuna menyediakan dua fasilitas layanan secara terpadu untuk penerbitan persetujuan berlayar, laik operasi kapal, karantina ikan dan lainnya, termasuk fasilitas pemasaran ikan di Tempat Pemasaran Ikan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.
Sementara, pemerintah pusat dan daerah juga terus bersinergi agar kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 mendaratkan ikannya di SKPT Natuna.
Diketahui saat ini, KKP juga tengah membangun pasar ikan di Kota Ranai Natuna, yang mendapatkan dukungan pembiayaan melalui dana hibah langsung Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).***
