Network
Daya beli masyarakat yang dimaksud adalah melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Saya telah meminta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," tutur Jokowi.
Baca Juga: Ingin Percepat Membuktikan Ketidakbenaran Dakwaan JPU, Nurhadi Tidak Ajukan Eksepsi Versi Pengacara
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai bantuan agar konsumsi rumah tanga semakin meningkat dan menaikkan kembali permintaan sampai akhirnya mendorong tumbuhnya pasokan atau penawaran.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM," tutur Jokowi.
Dalam rakornas ini, presiden juga menekankan agar kepala daerah memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Baca Juga: Bentuk Komite Pemulihan Ekonomi Daerah, Jabar Dapat Apresiasi dari KPEN
"FAO telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu, saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing," katanya.
Pemerintah juga meyakini apabila semua pihak bisa bekerja keras, bekerja sama, serta bersatu, maka Indonesia bisa melalui pandemi Covid-19 dengan diiringi membaiknya kondisi perekonomian.
"Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini. Saya yakin insyaallah dengan semangat itu kesehatan kita cepat pulih dan ekonomi kita juga segera bangkit," tuturnya.
