Network
Baca Juga: Sentil Jokowi Soal Pembangunan 'Jurassic Park', Fiersa Besari: Manusia aja Dicuekin, Apalagi Komodo
"Bagi mahasiswa, buruh, dan para pakar hukum, menganggap bahwa kalau cuma masalah sosialisasi, itu cuma masalah bungkus saja. Tapi yang dipersoalkan adalah materinya, substansinya. Jadi gak penting bungkusnya, yang dipersoalkan itu isinya," kata Rocky Gerung.
Oleh karena itu, Rocky Gerung menekankan bahwa yang dituntut oleh rakyat itu bukan sosialiasi dari pemerintah, tapi isi UU Cipta Kerja.
"Jadi percuma bikin website yang diolah 24 jam dan orang sudah curiga kalau pemerintah buka website, itu artinya pengendalian opini. Website yang benar, mestinya ada di Universitas dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sehingga rakyat bisa percaya bahwa ada niat baik untuk memperbaiki undang-undang itu," kata Rocky Gerung.
Sedangkan menurutnya, jika website tersebut ada di istana, tentu akan dikendalikan oleh para buzzer.
Baca Juga: Muak dengab Ulah Anak Buahnya, Kapolri Minta Hukum Mati Polisi yang Terlibat Narkoba
"Kan buka website artinya buka kerjaan untuk buzzer lagi. Nanti buzzer itu sibuk untuk membela-bela. Padahal orang sudah tak peduli. Mau bikin website kek, mau bikin grid yang lain, gak penting lagi," ujar Rocky Gerung.
Dirinya bahkan sudah membayangkan bahwa nantinya website itu tidak berisi pasal-pasal yang diprotes oleh rakyat.
"Saya sudah bisa membayangkan website itu akan berisi pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan protes buruh sekarang," ujar Rocky Gerung.
Menurutnya, nantinya pemerintah pasti hanya memuat pasal-pasal yang dinilai baik untuk milenial ataupun untuk pelaku UMKM.
