Network
PR BEKASI – Proses pencalonan Pilkada 2020 memunculkan nama-nama calon kepala daerah yang ternyata berasal dari keluarga pejabat baik pusat maupun daerah sehingga politik dinasti tidak terelakkan.
Mulyanto selaku Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI menyoroti praktek dinasti politik yang berkembang di Indonesia saat ini.
Melihat praktek ini, Mulyanto mengaku prihatian dengan sikap abai yang ditunjukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Tak Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Pengamat: Bisa Panjang Urusannya Nanti Sama Jokowi
Menurutnya, sikap yang ditunjukan Jokowi akan berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia lantaran secara tak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
"Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Selasa 27 Oktober 2020.
Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
Baca Juga: Berhasil Keluar dari Zona Merah, Kabupaten Bekasi Tetap Perpanjang PSBB Hingga 25 November 2020
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa politik dinasti tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan,” ujarnya.
“Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas, dan kredibilitas personal yang objektif," tuturnya melanjutkan.
Baca Juga: Google 'Ikut Campur' di Pilkada 2020, Simak Fitur yang Tersedia untuk Anda
Oleh karena itu, anggota DPR RI ini meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
Adapun cara menjaga komitmen ini dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Menurunya, tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, dikhawatirkan sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
Baca Juga: Asyik Bermain Hujan di Tepi Danau, Bocah SMP Tewas Usai Tenggelam Selama 30 Menit
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," tuturnya.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," ujarnya melanjutkan.***
