Network
"Terhadap demonstrasi, berulang kali PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," Hasto Kristiyanto, Rabu, 28 Oktober 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa yang ditindak oleh pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks. Sehingga rezim Jokowi bukanlah rezim otoriter.
Menurut Hasto Kristiyanto, demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main dan semua pihak harus mengikutinya.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Grup E: Diwarnai Gol Perdana Hakim Ziyech, Chelsea Permalukan Krasnodar
"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik," kata Hasto.
Sehingga, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan belakangan ini bukanlah tindakan represif yang melanggar etika ataupun aturan layaknya perilaku rezim otoriter.
"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," ujar Hasto.
Hasto menilai bahwa kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang selalu mengedepankan dialog sehingga sangat berbeda sekali dengan era Orde Baru.
"Saat ini Pak Jokowi-Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan," kata Hasto.***
