Network
PR BEKASI - Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ikut mengomentari satu tahun jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Namun, bukannya mengomentari kinerja Jokowi, Hasto Kristiyanto malah menyoroti kinerja para menteri yang dinilai berambisi dan ngebet nyapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Meski tidak secara gamblang menyebut siapa menteri itu, Hasto Kristiyanto meminta agar para menteri berhenti berimajinasi, dan menghentikan pencitraan.
Baca Juga: Kembali Terima Informasi Pelajar Bunuh Diri, KPAI Minta Kemendikbud Segera Evaluasi PJJ
Dia juga meminta agar para menteri mengedepankan prestasi, dengan fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden.
Menaggapi hal tersebut, Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu mengatakan, ambisi dan imajinasi seorang menteri lebih berbahaya dari demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.
"Ambisi dari imajinasi menteri bisa lebih berbahaya dari demonstrasi," kata Adian Napitupulu, Jumat, 30 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Kirim Surat Terbuka, Ahmad Syaikhu Desak Emmanuel Macron Minta Maaf kepada Muslim di Dunia
Menurutnya yang juga politisi PDIP, sebagai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mempunyai banyak mata dan telinga untuk mendapatkan informasi, baik secara formal maupun informal, secara struktural maupun non struktural.
Oleh karena itu, peringatan tersebut tidak boleh dianggap angin lalu.
"Karena tentu Sekjen PDI Perjuangan telah melakukan verifikasi berlapis terhadap semua informasi dan data dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah," kata Adian.
Baca Juga: Kesal Disemprot Haris Azhar dan Refly Harun, Henry Subiakto: Kalo Represif Sudah Saya Tangkap Kalian
Apalagi menurutnya, peringatan serupa pernah disampaikan Hasto jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu menjelang pelantikan kabinet pada 2019 lalu.
"Sebagai partai politik, boleh jadi ketika peringatan pertama dan kedua tidak disikapi dengan serius, maka tidak menutup kemungkinan pernyataan politik menjadi tindakan politik konstitusional dalam beragam bentuknya. Mungkin apa yang dialami oleh menteri sebelumnya bisa dipetik jadi pelajaran," tutur Adian.
Lebih lanjut, peringatan ini tentunya berangkat dari upaya Sekjen PDIP untuk menjaga Presiden Jokowi dari potensi-potensi negatif yang merugikan, akibat ambisi menteri tersebut.
Baca Juga: Bioskop XXI Jakarta Ungkap Alasan Belum Juga Beroperasi Meski Sudah Kantongi Izin
"Seperti menyebarkan program-program yang tidak lebih dari gimmick-gimmick, tanpa dampak positif yang bisa dirasakan rakyat, apalagi dalam situasi pandemi saat ini," kata Adian.***
