PDIP Tegur Jokowi Lebih Percaya Luhut dan Erick, Refly Harun: Susah Jadi Nomor 1 di Kandang Banteng

- 31 Oktober 2020, 19:06 WIB
Kolase foto (dari kiri ke kanan) Megawati Soekarno Putri, Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Refly Harun.
Kolase foto (dari kiri ke kanan) Megawati Soekarno Putri, Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Refly Harun. /Antara /Instagram jokowi /Facebook Erick Thohir

PR BEKASI - Hasil analisa Wempy Hadir selaku Direktur Eksekutif Indopolling Network menyatakan bahwa meski menjadi partai pemenang dan penopang utama pemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, PDIP tidak mendapatkan peran strategis untuk mengelola kekuasaan.

Menurutnya, selama ini Jokowi lebih memberikan peran lebih pada orang-orangnya yang berada di luar PDIP seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.

Ditambah ungkapan dari seorang politisi PDIP Darmadi Durianto terkait adanya kudeta merangkak yang dilakukan terhadap Jokowi adalah ekspresi manuver politik yang menambah kecurigaan Wempy.

Baca Juga: Bebas dari Penjara, Inilah Profil Siti Fadilah Supari, Menkes yang Berani Lawan WHO dan Amerika 

“Pernyataan itu (Darmadi soal kudeta merangkak) bagian dari manuver untuk membangun kompromi politik agar ada keseimbangan kekuasaan (demi) menegur Jokowi untuk tahu, karena tanpa PDIP tidak mungkin dia jadi Presiden,” kata Wempy.

Selaku ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun buka suara terkait isu tersebut.

Menurutnya, memang saat ini terdapat tiga orang yang sangat dipercayai oleh presiden Jokowi.

"Hanya yang tiganya ini kalau mau di-buldozer agak riskan, yaitu AIrlangga Hartarto yang tidak lain adalah mitra koalisi dari partai Golkar, dua lainnya nonpartai, yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir," ucapnya

Baca Juga: Khabib Nurmagomedov 'Injak' Foto Emmanuel Macron: Semoga Dia dan Pengikutnya Dapat Hidayah

Untuk Luhut Binsar Panjaitanz menurut Refly Harun  sudah diketahui bahwa hubungannya dengan PDIP memang tidak begitu mulus. 

Lalu selain Luhut, mengapa harus Erick Thohir? Erick Thohir memegang jabatan yang sangat kuat yaitu menteri BUMN yang kadang menurut Refly secara salah kaprah dianggap sebagai bos ratusan BUMN, padahal pengelola dengan bos berbeda.

"Jadi menteri BUMN ini diserahkan sebagai pengelola, cara Erick Thohir dan gengnya memperlakukan BUMN kurang lebih sama juga dengan menteri-menteri sebelumnya, di mana pengangkatan orang-orang dan pengurus sangat dikaitkan juga dengan afiliasi politik," ucap Refly.

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harin, menurut Refly Harun, kondisi tersebut yang nampaknya membuat PDIP tidak puas karena mereka tidak mendapatkan porsi yang tidak terlalu besar.

Baca Juga: Bebas dari Penjara, Inilah Profil Siti Fadilah Supari, Menkes yang Berani Lawan WHO dan Amerika

"Itulah sebabnya melalui Adian Napitupulu beberapa kali Erick Thohir dihantam, saya juga mendengar ada ketidaksukaan PDIP terhadap Erick Thohir, dari sisi spektrum politik rasanya wajar ya karena Erick Thohir ini adalah kelas menengah yang condong ke kanan dan pastinya ideologinya tidak ke arah PDIP," ucapnya. 

Hal tersebut menurut Refly Harun yang membuat Erick Thohir bukan merupakan favorit PDIP untuk diajak kerja sama. 

Oleh karena itu, perselisihan ini membuat pemerintahan presiden Jokowi saat ini terasa mencekam ditambah dengan adanya peluang untuk dipersekusi, kriminalisasi, dan sebagainya jika berbeda pendapat dengan pemerintahan.

Jadi sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ada kekecewaan PDIP terhadap presiden Jokowi baik di periode pertama maupun periode kedua.

Baca Juga: Jokowi Marah, Pernyataan Emmanuel Macron Dianggap Telah Lukai Hati Umat Islam

"Hanya masalahnya adalah presiden Jokowi ini merupakan telur emas, artinya tidak mungkin dia dibuang begitu saja oleh PDIP, kalau PDIP mau menjauh dari presiden Jokowi dan menjadi oposisi, maka PDIP tidak mendapatkan kompensasi apa-apa, PDIP keluar akan banyak partai yang akan masuk," ucapnya.

Itulah yang membuat PDIP masih mempertahan kepentingan aliansi strategisnya dengan Jokowi yang diperkirakan hanya bertahan hingga 2024.

"Pasca 2024 presiden Jokowi sangat mungkin bukan menjadi faktor yang determinan lagi kalau dia tidak membangun kekuatan politik di luar PDIP mulai dari sekarang," ucapnya.

Menurutnya, jika hanya mengikuti PDIP saja, maka 2024 presiden Jokowi bukan menjadi sosok yang determinan karena tidak punya kekuasaan yang riil dan juga tidak punya elektabilitas lagi karena tidak bisa lagi mencalonkan diri.

Baca Juga: Kecam Ucapan Emmanuel Macron, Jokowi: Salah Besar, Kaitkan Agama dengan Terorisme

"Ini pasti menjadi renungan presiden Jokowi kalau yang bersangkutan tetap berniat dan berminat hidup dalam dunia politik, kalau mau pensiun seperti presiden BJ Habibi ya bisa jadi," ucapnya.

Namun Refly Harun memperkirakan presiden Jokowi pasti akan membangun kekuatan, dan empat tahun sisa pemerintahan Jokowi akan diwarnai dengan bargaining position antara Jokowi, PDIP dan Megawati.

"Misalnya dalam isu reshuffle, sudah pasti reshuffle itu maju mundur karena PDIP selalu memainkan konstelasi, memainkan peran yang lebih strategis agar mendapatkan lebih," tuturnya.

Tapi Refly yakin presiden Jokowi tidak mau ikut dalam gendang permainan PDIP.

"Karena dia tidak akan pernah menjadi orang nomor satu kalau dia ke kandang banteng, dia selalu dianggap orang nomor sekian, bahkan tidak tau nomor berapa, karena nomor duanya Puan Maharani pastinya.," tutup Refly Harun.***

Editor: M Bayu Pratama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x