Network
PR BEKASI – Kementerian BUMN dilaporkan merombak jajaran Dewan Komisaris PT. PELNI. Menteri BUMN Erick Thohir mengganti susunan komisaris dan memasukkan sejumlah relawan Joko Widodo ke BUMN.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman digantikan oleh Taufiq Purwanto. Selain itu, Komisaris Independen digantikan oleh Kristia Budianto.
Kristia Budianto atau Kang Dede merupakan pemilik akun Twitter @kangdede78 dianggap berjasa mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden dan juga merupakan relawan Jokowi.
Baca Juga: Tetap Naikkan Upah Minimum 2021, Ganjar Pranowo Tolak Disebut karena Pilpres 2024
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Said Didu menuturkan bahwa BUMN kini kehilangan profesionalitasnya. Menurutnya, BUMN sebagai lembaga negara dianggap milik kelompok tertentu.
Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitter @msaid_didu yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 3 November 2020.
Selamat tinggal profesionalisme BUMN.
Masih ingat keta2 "indah" Menteri BUMN "BUMN : Badan Usaha bukan Milik Nenek Lu" - betul juga krn seakan dianggap miliknya sendiri dan abaikan profesionalisme dlm pemilihan pimpinan BUMN.
Sejarah akan mencatat !!! https://t.co/o27RertEqj— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) November 2, 2020
“Selamat tinggal profesionalisme BUMN. Masih ingat kata-kata “indah” Menteri BUMN “BUMN : Badan Usaha bukan Milik Nenek Lu” – Betul juga karena dianggap miliknya sendiri dan abaikan profesionalisme dalam pemilihan pimpinan BUMN. Sejarah akan mencatat !!!,” kata Said Didu.
Baca Juga: Jadwal Bola Liga Champions Rabu Dini Hari: Real Madrid, Liverpool, Bayern Muenchen, dan City
Said Didu juga menilai bahwa pergantian posisi penting BUMN oleh relawan Jokowi tidak profesional. Penilaian tersebut juga ia ukur berdasarkan pada jumlah komisaris yang banyak.
“Kalau kurang kursinya ditambah oleh beliau. Seperti di PTPN, Direksi 1 tapi Komisaris 5. Di BUMN pupuk, Direksi 3, Komisaris 5-7. Inikah kerja seorang yang selalu menyatakan dirinya sbg profesional?,” tutur Said Didu.
Said Didu juga mengungkapkan bahwa pengangkatan kembali relawan Jokowi jadi petinggi BUMN oleh Menteri BUMN Erick Thohir makin parah dan sudah tutup kuping terhadap kritikan.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Puan Maharani Bersama TNI-Polri Gelar Konser di Tengah Pandemi Covid-19?
“Makin parah dan sudah tutup kuping,” kata Said Didu.
Akibat jengkel terhadap kebijakan Menteri BUMN tersebut, Said Didu menyindir bahwa syarat utama jadi Komisaris BUMN adalah profesional di bidangnya dengan makna implisit.
“Syarat utama adalah profesional di Bidangnya,” ucap Said Didu.
Baca Juga: Menyusup di Tengah Demonstran Kedubes Prancis, Polisi Amankan Pelajar yang Bawa 'Pistol'
Said Didu juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait ucapannya bahwa BUMN bukan milik dirinya.
“Semoga pak Menteri Erick Thohir masih ingat kata-kata “indah” ini bahwa BUMN bukan juga milik beliau,” ujar Said Didu.***
