Network
PR BEKASI - Muncul beberapa komentat negatif dari masyarakat terkait kasus Penganiayaan terhadap anggota TNI oleh Club Motor Gede (Moge) Harley Davidson.
Menanggapi hal itu akhirnya perwakilan komunitas moge besar di dalam negeri, Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Ipung Purnomo buka suara, dirinya berpandangan bahwa pengendara motor besar (moge) arogan.
Walau begitu, menurutnya budaya negatif seperti itu dinilai sudah meluntur seiring banyak edukasi.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan untuk 1.545 Relawan Covid-19, Berikut Link dan Cara Daftarnya
"Nah kalau yang sekarang ini mungkin anak muda yang baru punya motor dan baru naik motor lalu ingin nunjukin jati dirinya," kata Ipung seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Rabu, 4 November 2020.
Ia mengklaim bahwa club motor besar saat ini sangat menghargai pengguna jalan dan lebih mengedepankan simpati masyarakat dalam setiap kegiatan.
"Jadi yang kami terapkan bahwa jalan ini milik semua. Jadi kalau ada lampu merah berhenti, saling bertegur sapa dan lainnya. Jadi simpati yang kami inginkan, bukan antipati," kata dia.
Baca Juga: Kepulangan Rizieq Shihab Diisukan Semakin Dekat, Polri: Pokoknya Kalau Mau Pulang, Pulang Saja
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengapresiasi tindakan cepat pihak kepolisian yang telah menahan beberapa orang tersangka pemukulan dua anggota TNI di Polres Bukittinggi.
Kini, pelaku yang merupakan anggota dari klub motor gede Harley Owners Group (HOG) harus meringkuk di sel tahanan lantaran bersikap arogan di jalan raya saat tengah melakukan konvoi.
"Arogan itu sifat yang tidak terpuji apalagi di jalan raya. Siapapun yang melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan adalah tindak pidana yang wajib diproses secara hukum," katanya.
Baca Juga: Jokowi Teken UU Cipta Kerja Tengah Malam, Rocky Gerung: Bila Akal Tidur, Maka Monster akan Bangun
TB Hasanuddin mengingatkan agar kelompok moge ini tetap mengedepankan sopan santun di jalan dan memperhatikan kepentingan umum. Sebab, jalan raya adalah milik publik dan digunakan demi kepentingan publik.***
