Network
PR BEKASI - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengomentari terkait perseteruan antara Pakar Ekonomi Rizal Ramli dan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Rizal Ramli dan Jusuf Kalla saling adu argumen terkait masalah penjegalan menteri dan alasan Rizal Ramli dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Kemaritiman di Kabinet Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Refly Harun menilai, ada dua faktor terkait pencopotan jabatan Rizal Ramli sebagai Menteri Kemaritiman.
Baca Juga: Diperiksa Otoritas Arab Saudi, Habib Rizieq: Mereka Mendapatkan Laporan Sampah dari Negeri Ini
"Pertama, faktor Jusuf Kalla. Kedua, faktor pejabat eselon satu yang disebut Jusuf Kalla. Kita anggap itu sebagai fakta dan ada kebenarannya," kata Refly Harun, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Refly Harun, Rabu, 11 November 2020.
Namun, jika berbicara tentang ko ,munikasi, Refly Harun menilai bahwa Rizal Ramli adalah orang yang tidak bisa 'ditundukkan'.
"Jadi kalau kita bicara hubungan komunikasi antara Jusuf Kalla dengan Rizal Ramli, yang harus dipahami, Rizal Ramli ini orang yang tidak bisa 'ditundukkan'. Jadi, beliau ini orang yang sangat egaliter," kata Rizal Ramli.
Baca Juga: 'Tangan-tangan Gaib' Berhasil Batalkan ILC Semalam, Fadli Zon: Mudah-mudahan Ini yang Terakhir
Refly Harun juga menilai bahwa Rizal Ramli adalah orang yang selalu to the point, sering berkata apa adanya, dan cukup pedas komentarnya.
"Jadi belum tentu kalau punya bawahan seperti Rizal Ramli, bosnya bisa nyaman. Apalagi, Rizal Ramli pernah berani menantang debat Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu," ujar Refly Harun.
Sehingga Refly Harun menyimpulkan, perseteruan di antara keduanya bisa saja terjadi karena chemistry keduanya tidak jalan.
Baca Juga: Mengaku Sempat Diperiksa Otoritas Arab Saudi, HRS Tunjukkan Dokumen Perjanjian dengan Intelijen
"Karena chemistry ini memang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kalau chemistry mereka tidak jalan, meskipun keduanya bagus, maka mereka tidak bisa kerja sama. Kalau chemistry tidak bagus, orang tidak akan betah berkomunikasi lama-lama," tutur Refly Harun.
Sementara itu, jika dikaitkan dengan penolakan pejabat eselon satu, maka ada dua kemungkinan.
"Pertama, mungkin memang benar eselon satu dari Kementerian Keuangan memang menganggap Rizal Ramli tidak paham soal keuangan. Kedua, karena komunikasi buruk," kata Refly Harun.
Baca Juga: Cek Fakta: Habib Rizieq Shihab Dikabarkan Pernah Bersumpah Tidak Akan Pulang ke RI Seumur Hidupnya
Jadi, menurut Refly Harun, Rizal Ramli dianggap tidak paham oleh Jusuf Kalla, karena memang adanya komunikasi yang buruk, atau karena memiliki perspektifnya yang berbeda.
"Saya beberapa kali bertemu Rizal Ramli, dan sangat sering bicara tentang komitmen antikorupsi. Katanya, kalau dia jadi presiden, dia tangkap itu koruptor dan dia buang di pulau yang banyak nyamuk malarianya," kata Refly Harun.
Refly Harun mengatakan, meski perkataan tersebut diucapkan secara bercanda, tapi perkataan itu sering diulang berkali-kali, dan itu menunjukkan adanya komitmen antikorupsi.
Baca Juga: Mengaku Ada Oknum dari RI yang Ingin Gagalkan Kepulangannya, Habib Rizieq: Pasti Sudah Merasa Menang
"Nah biasanya, kalau dalam sistem pemerintahan yang masih buruk, pejabat-pejabat sepeti ini juga akan ditolak. Jadi penolakan Rizal Ramli ini, pertama dianggap tidak paham dan buruk komunikasi. Kedua, orang khawatir akan sosoknya yang mungkin akan sikat sana sikat sini dalam pemberantasan korupsi," tutur Refly Harun.
Karena menurutnya, Rizal Ramli adalah orang yang sangat dekat dengan para aktivis, termasuk aktivis antikorupsi.
"Jadi orang-orang yang dianggap hebat, belum tentu mampu disatukan. Nah untuk mengaitkannya memang dibutuhkan presiden yang hebat. Presiden dengan kemampuan strong leadership, dengan wibawa yang tinggi, dan mampu merangkul potensi-potensi besar di negeri ini," tutur Refly Harun.
Baca Juga: Sukses Turunkan Angka Kemiskinan Jadi yang Terendah, Puan Maharani Dianugerahi Bintang Mahaputra
"Tapi faktanya, kita melihat orang-orang terbaik ini tidak dipakai dalam pemerintahan, yang dipakai adalah orang-orang yang bisa diajak kerja sama," tambahnya.***
