Network
PR BEKASI - Walaupun sudah sebulan lebih UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna, masih banyak pertanyaan dibalik aksi mematikan mic oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.
Namun baru-baru ini Puan Maharani akhirnya mengklarifikasi soal insiden mikrofon mati saat Fraksi Demokrat menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
"Bu Ketua DPR aku punya pertanyaan, itu kenapa kemarin kasus mic tiba-tiba bisa mati?," kata Boy William.
Baca Juga: Ustaz Maheer Marah dan Sebut Nikmir 'Lonte Oplosan' hingga Ancam Kepung Rumahhya Jika Tak Minta Maaf
Kemudian Puan menjawab Boy dengan tenang, ia menjelaskan mengenai aturan dan sistem yang terjadi ketika mikrofon di atas meja ruangan sidang. Pada hakikatnya, memang semua anggota DPR memiliki hak untuk berbicara.
Namun, lanjut Puan, ketika sidang ada lima orang pimpinan DPR akan bertindak sebagai pimpinan Rapat Paripurna DPR secara bergantian. Pemimpin rapat paripurna DPR tersebut harus bisa mengatur jalannya persidangan agar berjalan dengan lancar.
Untuk itu, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Boy WIlliam, kata Puan, anggota DPR yang ingin berbicara harus bergantian.
Baca Juga: Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Pengamat: Penganugerahan Kota Intelektual Ini Bernuansa Politis
"Jadi kalau satu orang sudah diberikan kesempatan bicara, harusnya tidak mengulang lagi berbicara, tapi memberikan kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Kalau di floor itu lagi berbicara, di atas itu enggak bisa ngomong, karena otomatis," ucapnya.
"Ya, karena anggota tersebut terus berbicara, akhirnya ketua sidang tidak memiliki kesempatan untuk berbicara akibat mikrofon mati," ujar Puan.
Untuk itu, Puan membantah jika dia dituduh mematikan microfon dengan sengaja.
Baca Juga: Bakar Hutan Papua Seluas Seoul, Bintang Emon: Tamunya Sangat Dikasih Kebebasan oleh 'Pejabat RT'
"Saya mematikan mic tersebut bukan disengaja, tapi untuk menjaga jalannya persidangan, supaya berjalan baik dan lancar, dan karena waktu itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara tapi ingin berbicara lagi, berbicara lagi," ucap Puan.
Sebelumnya, Fraksi partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari Rapat Paripurna DPR yang membahas pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) pada Senin, 5 Oktober 2020, setelah mikrofonnya dimatikan oleh Puan Maharani.
Politikus Demokrat Benny K. Harman menegaskan bahwa partai Demokrat memilih Walk Out dari sidang tersebut. Ia memutuskan hal tersebut, lantaran dirinya telah ditolak oleh sang pemimpin sidang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat ingin interupsi.
Baca Juga: 'Gerilya' Habib Rizieq Dimulai dari Puncak, Massa Simpatisan Tumpah di Exit Tol Gadog
"Pak, ketua sebelum pemerintah yang saya banggakan dan hormati, satu menit pak ketua, satu menit," kata Benny.
"Tidak, saya yang mengatur dalam kesempatan ini. Ya, kita persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan," timpal Azis.
"Kalau begitu demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata Benny.
Baca Juga: Masih Pandemi, DPRD DKI Jakarta Minta Reuni Akbar 212 Ditunda hingga Tahun Depan
Kemudian, terlihat bahwa Benny dan tim telah berjalan keluar meninggalkan sidang pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).***
