Network
PR BEKASI - Polemik kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) dan simpatisan Habib Rizieq pada acara Maulid Nabi saw serta pernikahan putri Habib Rizieq pada 14 November 2020 lalu menjadi perbincangan hangat publik Indonesia.
Pasalnya, acara tersebut menimbulkan kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 dan aturan berkerumun saat PSBB. Warganet menuding Anies melempem menindak Habib Rizieq.
Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkapkan, pihaknya telah menindak Habib Rizieq dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Habib Rizieq diberi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta.
Baca Juga: Punya 14 Anak Laki-Laki, Pasangan Suami Istri Ini Bahagia karena Akhirnya Punya Anak ke-15 Perempuan
Selain itu, Anies Baswedan juga membandingkan langkah konkret pihaknya dengan langkah pihak lain dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Anies membandingkan penindakan kasus Habib Rizieq dengan kampanye pilkada di sejumlah daerah.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan, anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat [resmi] mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," kata Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta.
Pernyataan Anies Baswedan tersebut turut mendapat sorotan dari mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Menurutnya, Gubernur Anies tidak tepat membiarkan kerumunan tercipta dengan contoh wilayah lain sebagai acuannya.
Baca Juga: Anies Baswedan Dicecar 33 Pertanyaan, Riza Patria Minta Masyarakat Tidak Perlu Berspekulasi
"Sebenarnya orang baik itu tidak mencontoh yang tidak baik. Apalagi bicara covid, dki yg terpapar paling tinggi, jangan melihat, mencontoh wilayah lain," kata Marzuki Alie dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 18 November 2020.
Politisi Fraksi Demokrat itu juga menyayangkan kerumunan sebesar itu bisa tercipta dan tidak mendapat penindakan tegas dari Anies Baswedan.
Oleh sebab itu, Marzuki Alie menyarankan untuk menghentikan saja kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB. Marzuki mengungkap, banyak persoalan ekonomi dan kesehatan justru bermunculan akibat adanya PSBB.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Digitalisasi UMKM Bentuk Nyata Dua Agenda Besar Pemerintah
"Sebaiknya hentikan saja PSBB, tp tegakkan prokes secara ketat. Percuma psbb kalau kita tidak disiplin dan pembiaran. Dampak psbb, usaha semakin banyak kolap, menganggur, makan kurang gizi, penyakit lain datang. Dengan kerja, makan bergizi, pikiran tenang, covid tdk akan mampu," tutur Marzuki Alie.
Diketahui, Anies Baswedan menegaskan pihaknya telah bekerja sesuai aturan yang ada dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Jadi Pemprov DKI Jakarta bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada," kata Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Warga Puri Lestari Kabupaten Bekasi Keluhkan Air PAM Mati Selama Satu Pekan
Menurut Anies Baswedan, setelah mendengar akan ada acara pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu pihaknya langsung mengirimi surat peringatan yang dikirimkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara.
"Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan dan dilakukan oleh Jakarta," kata Anies.***
