Network
Fadli Zon juga menjelaskan walaupun di situ tertera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun hanya sebagai pengawas. Jadi menurutnya aneh jika Polda Metro Jaya sampai memanggil Anies untuk klarifikasi.
Baca Juga: Bongkar Dasar Hukum Pemanggilan oleh Polda, Refly Harun: Seorang Anies pun Tidak Boleh Menghindar
"Istilah klarifikasi saja sudah aneh, tidak ada itu yang namanya istilah klarifikasi, kita tidak mengenal istilah klarifikasi di dalam konsep hukum kita," ucapnya.
Bahkan dirinya yakin jika dua orang tersebut, Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab dekat dengan pemerintah tidak mungkin mereka diberikan sanksi dan ancaman seperti ini.
"Buktinya terlalu banyak, misalnya Pilkada di berbagai tempat yang jelas kerumunan gak ada yang diproses," tuturnya.
Baca Juga: Beri Izin Penjemputan Habib Rizieq, DPP FPI: Semoga Pak Mahfud MD Tidak Dipanggil seperti Pak Anies
Menurutnya saat ini yang perlu dikritisi adalah pemerintah telah gagal memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19.
Fadli Zon juga menambahkan bahwa pada saat pelaksanaan acara Habib Rizieq semuanya dilakukan sesuai dengan prokes yang berlaku.
"Jadi menurut saya kita harus adil, ini persoalannya, keadilan di dalam menegakan aturan itu yang paling penting, kalo gak nanti masyarakat akan mengabaikan Covid ini," ucapnya.
Baca Juga: Cegah 'Pecah Konflik', 56 Calon Kades Ikuti Deklarasi Damai Pilkades Kabupaten Bekasi
Lebih jauh, Dany pun menjelaskan terkait isu pemerintah yang disebut memiliki sentimen terhadap Habib Rizieq.
