Penuhi Undangan Bareskrim Polri, Ridwan Kamil Ajak 'Teman' Luruskan Polemik Acara Habib Rizieq

Ia juga mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi.

Diketahui, selain Ridwan Kamil, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri. 

"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan," katanya.

Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, tetapi meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan. 

"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," kata Gubernur yang kerap disapa Kang Emil itu.

Menurutnya, sistem pemerintahan provinsi Jabar berbeda dengan provinsi DKI Jakarta. 

Keterangan teknis, lanjutnya, seperti kegiatan masyarakat, berada di level Bupati/Wali Kota. Sedangkan, hubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif. 

"Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di Bupati/Wali Kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh Bupati dan Wali Kota. Karena hubungan antara Bupati, Wali Kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif," kata Ridwan Kamil mengungkapkan.***