Network
PR BEKASI - Penurunan baliho massal yang menunjukkan sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) telah diakui oleh Panglima Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman merupakan perintahnya.
"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," ujar Dudung.
Menanggapi hal tersebut pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari penurunan baliho yang dilakukan oleh TNI tersebut.
Baca Juga: Respons Positif UU Cipta Kerja, Ekonom: World Bank Yakin Ini Jadi Sentimen Positif bagi Investor
Inisiatif penurunan baliho tersebut dianggap Rocky Gerung merupakan tindakan yang berlebihan untuk TNI.
"Memang saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan dan peristiwa di Petamburan, tetapi itu peristiwa politik dan TNI sejak reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada pemerintahan sipil sehingga tidak boleh masuk ke dalam wilayah yang sifatnya politis," ucapnya.
DIkutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTubenya, janji yang dimaksud Rocky Gerung adalah pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, telah disepakati untuk menghapus dwifungsi ABRI (yang sekarang kita kenal sebagai TNI).
Karena di saat dwifungsi masih berlaku untuk ABRI, ABRI kerap digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik.
Baca Juga: 'Perang' di India Pecah! Puluhan Orang Saling Lempar Kotoran Sapi, di Akhir Perayaan Diwali
"Jadi saya menganggap apa pun alasannya, TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu kalau Satpol PP-nya emang gak bisa manjat gak punya cara untuk menurunkan," sindir Rocky Gerung.
Rocky Gerung menilai untuk seseorang yang berseragam militer memanjat dan menurunkan baliho dirasanya kurang mulia dan tidak pantas.
Dirinya juga menyebut di momen seperti ini bukan saat yang tepat untuk menggelar pasukan seperti kemarin.
"Psikologi Pangdam tentu bisa kita pahami untuk memperlihatkan bahwa dia tegas dalam urusan yang menyangkut kedaulatan, kebangsaan segala macem, dari segi itu orang tentu setuju aja, tetapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan sebetulnya itu," ucapnya.
Baca Juga: Tidak Berizin, Aksi Tolak HRS di Solo Dibubarkan Pihak Kepolisian
Rocky Gerung juga memberikan beberapa alasannya kenapa kejadian ini merupakan bentuk kepanikan dari istana sehingga kemudian TNI diinstruksikan melakukan hal-hal tersebut.
"Tentu akhirnya analisa pergi ke Istana, karena kan aturan dalam TNI kalau ada kegiatan yang non-militer, maka itu harus berdasarkan perintah Istana itu, itu ada istilahnya di dalam UU," tuturnya.
"Jadi orang mulai menganalisa, apakah Pangdam membaca sinyal dari Istana atau memang memperoleh instruksi dari Istana itu, ini yang satu waktu harus dijelaskan kepada publik supaya tidak ada semacam kegugupan dalam publik untuk menafsirkan tindakan-tindakan penurunan baliho itu," sambung Rocky Gerung.
Rocky Gerung menegaskan kalau memang nantinya ucapan Habib Rizieq dianggap kelewatan atau tidak pantas ya tinggal ditindak.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Siap Bertemu Habib Rizieq, Ferdinand Hutahaean: Jangan Hinakan Negara Ini Pak
"Baliho itu adalah ekspresi politik, kalau misalnya Habib Rizieq mengujarkan ujaran yang dianggap tidak pantas secara hukum, ya dilaporkan secara hukum, karena baliho itu tafsirnya macem-macem, nanti semua baliho yang bertebaran di Jakarta dan seluruh Indonesia akan diturunkan dengan alasan yang sama itu, kan gak bener itu," tuturnya.
Jadi Rocky Gerung menekankan bahwa masyarakat indonesia harus mencari fakta hukum di balik penurunan baliho tersebut.
Dirinya juga menilai di situasi Indonesia saat ini yang suhu politiknya sedang tinggi-tingginya, satu tindakan yang sedikit dianggap berlebihan saja bisa ditafsirkan masyarakat sebagai sebuah kepentingan di dalam istana.
"Nah itu bahayanya, buruk bagi demokrasi kalau publik akhirnya menduga-duga keadaan itu dan dikaitkan dengan pergantian Kapolda lalu publik menganalisa apakah mungkin juga Pangdam akan diganti jika tidak melakukan tindakan tegas tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Siap Bertemu Habib Rizieq, Ferdinand Hutahaean: Jangan Hinakan Negara Ini Pak
Rocky Gerung juga mengungkapkan bahwa kejadian ini adalah yang pertama TNI turun ke dunia politik sejak penghapusan dwifungsi TNI pada tahun 2000.
"Ini akan menjadi catatan bagi masyarakat Internasional, karena indonesia telah diperhatikan belakangan ini tentang kualitas demokrasi yang menurun, jangan tambahkan kualitas yang buruk pada catatan internasional," tuturnya.
Dirinya juga menyayangkan tindakan TNI tersebut, seharusnya mereka bisa menilai mana gangguan keamanan yang berbasis politik mana yang tidak.
"Kalau ada gangguan keamanan sekalipun seharusnya tentara bisa menganalisis, berbasis politik kah itu atau serangan dari luar, kalau dia berbasis politik itu mesti diputuskan oleh analis politik atau pers interpretasi itu, supaya ada semacam keadilan di publik bahwa kekuasaan tidak memanfaatkan TNI," ucapnya.
Baca Juga: Tinggal Bersama Pasien Covid-19 di Rumah? Berikut 5 Tips untuk Merawat dan Menjaga Kesehatan Tubuh
Menurutnya saat ini, kondisinya malah terasa seperti apa pun yang diucapkan dan dilakukan oleh Pangdam, masyarakat kerap menghubungkannya dengan peristiwa pemecatan dua Kapolda kemarin.
Jadi peristiwa begini menurut Rocky Gerung yang dengan mudah ditafsirkan sebagai perintah politik dari presiden, dan kalau memang presiden mengeluarkan perintah politik juga itu harus diterangkan kepada publik.
"Ini harus dibahas secara tuntas, supaya ada kejelasan tentang relasi politik dan militer yang sudah kita tuntaskan di awal tahun 2000 ketika diputuskan TNI terpisah dari politik," tutup Rocky Gerung.***
