PR BEKASI - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tingkat SMK/SMA Jawa Barat tahap pertama baru saja diumumkan hari ini, 22 Juni 2020.
Namun apabila melakukan hal itu secara daring tentu terdapat segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah orang tua siswa tidak perlu repot-repot lagi untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang menjadi tujuannya.
Sedangkan untuk sisi negatifnya yang menjadi persoalan adalah banyaknya kendala teknis, salah satunya adalah situs mengalami gangguan akibat banyak masyarakat yang mengakses.
Baca Juga: Lindungi Perdagangan AS, Donald Trump Tunda Beri Sanksi Pejabat Tiongkok Soal Kejadian Muslim Uighur
Melihat adanya keluhan dari masyarakat terkait situs PPDB yang mengalami gangguan, hal itu mendapatkan perhatian dari Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung.
Dilansir PRFM News, Senin 22 Juni 2020, ketua Fortusis Dwi Subawanto sangat menyayangkan masih banyaknya persoalan teknis yang dihadapi warga dalam proses pendaftaran PPDB.
Padahal, disebutkan dia, tujuan awal menggelar PPDB secara daring adalah agar meminimalisir interaksi tatap muka antara panitia dengan peserta ataupun orang tua peserta.
"Seharusnya kan semakin maju secara teknologi, kok ini malah stagnan bahkan terbilang mundur," ucapnya seperti dikutip Pikirarakyat-Bekasi.com.
Baca Juga: PM India Narendra Modi Rutin Lakukan Yoga untuk Jadi Tameng Cegah Virus Corona
Dwi Subawanto pun memberikan contoh gangguan teknis dalam PPDB 2020, yakni pada hari pertama pendaftaraan PPDB 2020 situs sudah gangguan. Sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong ke sekolah.
Ia pun meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) selaku pembuat regulasi PPDB untuk lebih ketat dalam hal penetapan kuota. Hal itu disebutkan oleh Dwi karena merasa khawatir adanya siswa 'titipan' di saat sekolah tak menetapkan kuota maksimal.
Selain itu, Dwi Subawanto juga menyayangkan masih ada segelintir masyarakat yang beranggapan soal sekolah favorit. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa pemerintah harus bisa meratakan kualitas sekolah.
Baca Juga: PPDB SMP Jalur Prestasi, Warga Kecewa Adanya Perbedaan Data di Sekolah Tujuan dengan yang Diunggah
"Dari tahun ke tahun harusnya pemerintah segera mengevaluasi kecamatan mana yang tidak ada SMA, kecamatan yang tidak ada SMP harus segera infrastruktur seperti itu harus segera dibangun," katanya.
Pemerataan jumlah sekolah, menurut dia, sangat penting agar akses masyarakat terhadap pendidikan semakin dekat.***