Network
PR BEKASI - Pada Selasa, 10 Juni 2020, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membagikan kabar gembira mengenai akan adanya program pembebasan biaya Iuran Bulan Peserta Didik (IBPD) atau yang lebih banyak orang sebut SPP bagi peserta didik di tingkat sekolah menengah atas (SMA) sederajat se-Jawa Barat (Jabar).
Pada program ini, Ridwan Kamil menyebutnya sebagai 'Sekolah Gratis'. Pembebasan biaya IBPD ini akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021, yang akan dimulai pada Juli 2020.
Dalam program 'Sekolah Gratis' ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah menyiapkan dana untuk merealisasikan program ini sebesar Rp 1.42 triliun.
Baca Juga: Sembilan Hari Lagi Ancol Dibuka, Cek Syarat SSBB Sebelum Kembali Berwisata
Sementara untuk siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta dan Madrasah Aliyah (MA), Pemprov Jabar pun akan memberikan bantuan, meski tidak secara penuh.
Menanggapi program 'Sekolah Gratis' yang diumumkan oleh Ridwan Kamil, sejumlah insan pendidikan buka suara dan mengutarakan harapannya agar pembayaran IBPD dilakukan secara tepat waktu.
Dilansir Antara, Kamis 11 Juni 2020, Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Bandung Hatta Saputra mengemukakan salah satu faktor utama memajukan pendidikan adalah penyediaan dana sehingga alokasi yang sudah ditetapkan diharapkan bisa dicairkan tepat waktu.
"Harapan kami tentunya anggaran SPP dari APBD Provinsi Jabar untuk iuran bulan siswa harus tepat waktu. Ibarat mengemudikan kendaraan, kendaraannya sudah ada, sopirnya sudah ada, tapi bensinnya tidak ada," kata dia.
Baca Juga: Berharap Temui Titik Terang, Mahfud MD Ajak Pimpinan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja
Dia mengatakan jika kendaraan tidak ada bensin atau bahan bakarnya, sebenarnya masih bisa dijalankan yakni dengan didorong.
"Namun apakah itu efektif dan efisien? Tentunya tidak. Makanya harus ada bahan bakarnya. Begitupun pendidikan. Pendidikan mau berkualitas ya harus ditunjang dengan dana," ucapnya.
Hal serupa pun diutarakan Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar, Iwan Hermawan. Ia berharap pencairan dana BOS dan Bantuan Operasional (BOP) bisa dicairkan tepat waktu. Hal tersebut karena pada awal pelajaran, sekolah membutuhkan banyak biaya.
"Apabila BOS dan BOP atau anggaran iuran bulanan dari provinsi tersebut lambat cairnya maka akan menjadi masalah bagi sekolah," kata Iwan Hermawan seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Baca Juga: Jadi Momen Bersejarah, Militer AS Dipimpin oleh Perwira Kulit Hitam
Iwan Hermawan mengatakan, FAGI Jabar mendukung rencana Pemprov Jabar untuk membebaskan pungutan/iuran bulanan bagi SMA/SMK /SLB Negeri di Jabar, dengan begitu sumber biaya biaya operasional sekolah dari BOS pusat dan BOP dari APBD provinsi.***
