Network
/photo/2020/07/13/494547762.jpg)
Lebih lanjut, dia mengatakan, kurikulum tersebut belum banyak diketahui publik serta pihaknya juga belum mendapatkan Permendikbud perihal standar isi dan standar penilaian. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seyogyanya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian.
"Seharusnya kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum yang juga disesuaikan dengan situasi darurat di seluruh Indonesia. Sehingga hal itu dapat memberikan keringanan kepada guru, siswa, serta orang tua," ucap Retno Listyarti.
KPAI pun menilai bahwa penetapan kurikulum darurat sebagai kurikulum alternatif merupakan bukti pemerintah masih kurang tegas dalam mengarahkan pembelajaran yang tepat untuk situasi darurat COVID-19.
Baca Juga: Terpental Jauh Saat Ledakan Beirut, Wajah Andy Terkena Serpihan Kaca dan Urat Lehernya Nyaris Putus
Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meresmikan satu alternatif baru yakni Kurikulum Darurat Khusus COVID-19 pada Jumat 7 Agustus 2020.
Hal itu telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
"Kurikulum darurat khusus ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa," kata Mendikbud Nadiem Makarim.***
