Network
/photo/2020/01/22/2106879093.jpg)
PR BEKASI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah membolehkan sekolah-sekolah di zona kuning, hijau, dan di tempat yang mayoritas berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) untuk melakukan kembali pembelajaran tatap muka.
Namun menurutnya, bagi sekolah yang akan melakukan KBM tatap muka harus meminta izin orang tua siswa.
"Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, dan adanya persetujuan orang tua/wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah," katanya kepada Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta pada Sabtu, 8 Agustus 2020.
Baca Juga: Disebut Terinfeksi Covid-19, Pengidap Kanker Payudara Berakhir Tragis karena Dokter Salah Diagnosa
Ia mengatakan persyaratan terakhir yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik.
"Saya ingin mengingatkan sebagai menteri dan orang tua kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah membuka, masing-masing orang tua boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke sekolah kalau mereka belum nyaman dan dibolehkan untuk melanjutkan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), kalau belum memberikan izin masuk sekolah tatap muka," katanya seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Nadiem Makarim menyampaikan bahwa KBM tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas.
Baca Juga: Tak Bisa Diproses Hukum karena Kurang Bukti, Korban Pemerkosaan di Bintaro Angkat Bicara
"Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 peserta didik menjadi lima peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas," katanya.
Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.
"Berarti semua sekolah harus melakukan rotasi shifting dan juga tidak ada aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakulikuler yang akan ada risiko interaksi antara masing-masing ruang belajar, hanya ada sekolah dan langsung pulang setelah sekolah dan tentunya wajib memakai masker dan juga bermacam-macam 'check list' yang sangat ketat," kata dia.
Baca Juga: Siap Didistribusikan, Rahmat Effendi Salurkan 1.888 paket Bantuan Presiden untuk Buruh ter-PHK
Namun, katanya, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.
"Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, bersama dengan kepala satuan pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 guna memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah," ucap Nadiem Makarim.
Menanggapi banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minim akses, Nadiem Makarim mengatakan bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.
Saat ini, kata dia, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Garut Tertinggi di Priangan Timur, Gugus Tugas: Mereka 9 Perawat di RS AMC Bandung
Dengan adanya penyesuaian SKB itu, satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan KBM tatap muka memiliki opsi untuk menerapkan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan tiga poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau semua keputusan ada di orang tua bahwa protokol kesehatan sangat berbeda dengan prapandemi dengan rotasi, 'shifting', dan ketiga bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa melakukan tatap muka agar mereka tidak tertinggal dari sisi pembelajaran," kata Nadiem Makarim.***
