PR BEKASI - Salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi covid-19 adalah perhotelan dan pariwisata. Kekhawatiran masyarakat untuk menginap atau berlibur masih menjadi tantangan berat bagi pelaku perhotelan.
Berbagai upaya relaksasi telah dilakukan pemerintah, yang terbaru berupa jaminan pembiayaan kepada perbankan untuk mendukung sektor perhotelan dan pariwisata.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan tujuan agar sektor perhotelan dapat bangkit dari keterpurukan saat ini.
“Sederhananya, melalui Menteri Keuangan akan menaruh dana di perbankan dan perbankan meneruskan ini secara back to back kepada sektor perhotelan, ini yang sedang kita finalisasikan,” ujarnya saat membuka Rakernas PHRI secara virtual di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Baca Juga: Peneliti Bingung Hilagnya Sebagaian Besar Air di Planet Mars
Baca Juga: Tim SAR Kerahkan 10 Personil Cari Penjala Udang yang Hilang di Sungai Citarum Bekasi
Baca Juga: Jhoni Allen Marbun Minta AHY Ganti Rugi Rp55.8 Miliar, Yan Harahap Geleng-geleng Kepala
Airlangga Hartarto menyebut kunci penting kebangkitan perhotelan adalah upaya integrasi sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Selain itu, upaya lainnya adalah percepatan vaksinasi bagi para pelaku perhotelan dan pariwisata.
Melalui programnya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan sisi demand, salah satunya dengan menyiapkan insentif “Bangga Buatan Indonesia” untuk mendorong arus wisatawan.
“Kita sedang menyiapkan paket wisata untuk tenaga kesehatan dan juga menggunakan kombinasi vaksin gotong-royong untuk wilayah tertentu,” katanya, yang dikutip dari Antara oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Insentif lainnya yakni bagi perusahaan peserta vaksin gotong-royong berhak mendapatkan diskon atau kupon paket wisata untuk karyawannya atau diskon paket rapat di hotel.
Kemudian setiap orang yang telah divaksin dua kali, baik vaksin program maupun gotong-royong, berkesempatan membeli kupon paket wisata yang tersedia.
Dari sisi supply, jaminan pembiayaan tersebut merupakan salah satu dukungan yang saat ini tengah digodok pemerintah.
Terdapat beberapa alternatif lainnya yang kini juga tengah dipersiapkan untuk mendukung pembiayaan minimum terutama untuk pemeliharaan hotel agar siap dan layak beroperasi.
Alternatif tersebut di antaranya relaksasi ketentuan kredit dan restrukturisasi, penyediaan kredit modal kerja dengan bunga murah untuk pemeliharaan hotel, fasilitas penjaminan kredit modal kerja (IJP), dan dukungan pemerintah daerah.
“Penyediaan modal kerja sedang kita bahas dengan OJK dan BI. Untuk sektor pariwisata yang cashflow-nya tidak ada tapi outlook-nya bagus, tentu ini membutuhkan modal kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan hotel, pemeliharaan kolam renang, maintenance, menjaga karyawan hotel, ini sedang disiapkan,” ucap Airlangga Hartarto.
Untuk mendukung sisi demand dan supply tersebut, pemerintah menggelontorkan Rp14,2 triliun dalam kebijakan strategis APBN 2021 di sektor pariwisata.
Anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus lima kawasan super prioritas serta pengembangan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).***