Network
PR BEKASI - Baru-baru ini beredar sebuah kabar yang menyebutkan bahwa negara Indonesia memberikan kesempatan bagi jutaan warga China untuk mengikuti tes Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kabar ini tentu membuat masyarakat heboh karena masih banyak warga Indonesia yang menganggur.
Ditambah lagi, PNS merupakan pekerjaan impian dari kebanyakan masyarakat di Indonesia.
Kabar tersebut diunggah oleh salah satu pengguna Facebook dengan sebuah tangkapan layar dari pesan grup WhatsApp yang berisi berita tentang jutaan warga negara China yang mengikuti tes PNS.
Baca Juga: Robot Penjelajah China Temukan Rumah Misterius di Bulan, Diduga Tempat Tinggal Alien
Tautan berita yang disebarkan itu berjudul, "1,4 juta warga China ikut tes PNS 2021."
Kemudian narasi dalam berita tersebut adalah sebagai berikut:
"Astagfirullah warga china dikasih kesempatan utk jadi PNS, padahal rakyat Indonesia sendiri masih banyak ngaggur !
Yaa Allah cabutlah dan runtuhkanlah segera rezim ini."
Lantas benarkah Indonesia memberikan kesempatan warga China untuk mengikuti tes PNS?
Baca Juga: China Marah, AS akan Boikot Olimpiade Beijing 2022 Atas 'Kekejaman' HAM Minoritas Muslim di Xinjiang
Dirangkum Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara News, berita tersebut ternyata bersumber dari sebuah media arus utama dengan judul, "1,4 juta warga China berebut 31.200 posisi lowongan PNS'
Berita itu berisi tentang jutaan warga China yang harus berkompetisi untuk mendapatkan salah satu dari 31.200 kursi sebagai PNS pada 2021 di negeri tersebut.
Tiga lokasi yang dijadikan tempat tes PNS di China adalah Beijing, Shanghai, dan Jiangsu.
Maka dari itu informasi yang menyebutkan Indonesia memberikan kesempatan warga China untuk menjadi PNS di Tanah Air adalah informasi yang keliru.
Penting untuk diketahui bahwa tes seleksi PNS pada tahun 2022 juga dikabarkan akan ditiadakan.
Kabar tersebut menyusul dengan rencana pemerintah yang bakal menggantikan sejumlah pekerjaan PNS dengan Robot atau mesin digital.
Menurut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, tujuan digitalisasi birokrasi telah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Dia menambahkan bahwa ada juga grand design, yakni akan dilakukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.***
