Network
PR BEKASI - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyoroti soal catatan utang pemerintah Indonesia.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemnkeu) mencatat jumlah utang yang dipikul Indonesia mencapai Rp6.257,29 triliun per April 2021.
Maka dari itu, rasio utang Indonesia sebesar 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Anis mengungkapkan bahwa kondisi utang Indonesia saat ini dipastikan tak aman.
Menurut Anis, tingginya jumlah utang negara ini memicu bunga yang menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin terbebani.
Anies menyebut, lebih dari Rp250 triliun APBN dialokasikan hanya untuk membayar bunga utang negara.
Baca Juga: Tertekan Utang dan Kerugian Akibat Covid-19, Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini Pada Karyawannya
"Angka tersebut bahkan jauh di atas angka subsidi energi ataupun bantuan sosial," katanya dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari situs resmi fraksi PKS.
Dia menuturkan, penyebab utang negara ini adalah perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal yang buruk sejak tahun 2014.
Akibatnya, target pertumbuhan menjadi tidak realistis pada RPJMN di tahun 2014 hingga 2019.
Baca Juga: Terjerat Utang Judi Online, Petugas Kemananan Mabuk-mabukan Hingga Diduga Bunuh PSK di Menteng
Oleh karena itu, target pajak yang menjadi tinggi, sehingga shortfall pada perpajakan negara.
"Ini awal dari tidak terkendalinya utang pemerintah," ujar Anis.
Anis mendesak pemerintah untuk berupaya mengurangi utang negara.
Baca Juga: Terjerat Utang Judi Online, Petugas Kemananan Mabuk-mabukan Hingga Diduga Bunuh PSK di Menteng
Salah satunya, dengan melakukan perbaikan terkait perencanaan dan kebijakan fiskal demi menjaga kebijakan fiskal dan defisit APBN.
"Supaya utang tidak naik terus, tentu harus ada upaya untuk menguranginya," tutur dia.
"Dan keberhasilannya tidak terlepas dari pengelolaan utang secara profesional dan selalu dilakukan secara prudent," lanjutnya.***
