Network
Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, menurutnya, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Namun, lanjut dia, berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp136 triliun.
Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah, yakni pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar COVID-19 dan menghindari munculnya klaster baru.
Baca Juga: Soal Ganjil Genap di Jakarta, Ombudsman: Keputusannya Tergesa-gesa
"Apalagi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang," kata Ketua Umum PKB ini.
Akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, dan pendampingan industri kreatif serta UMKM.
Pemerintah juga harus melakukan konsolidasi data karena penanganan COVID-19 membutuhkan kelengkapan data supaya program Penanganan COVID-19 dapat tepat sasaran dan tepat pembelanjaan.
"Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR, dan program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah/data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota harus segera disinkronkan," katanya.
Baca Juga: Banyak yang Kena PHK Saat Pandemi, Riset UI: 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra Gofood
Selain itu, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel dan menghindari kerumitan birokratis.
