Network
PR BEKASI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk memulihkan ekonomi nasional di massa pandemi COVID-19 dengan kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Setneg.go.id pada Sabtu, 17 Oktober 2020, hal tersebut ia ungkapkan pada acara CNBC Debate on the Global Economy, salah satu rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2020 pada Kamis, 15 Oktober 2020.
“Kita tahu bahwa kita perlu langkah extraordinary seperti defisit fiskal maupun kebijakan moneter yang mendukung. Tetapi bagi kita untuk dapat pulih, kita tidak boleh bergantung pada hanya dua instrumen, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kami perlu bekerja sangat keras,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Siswa SMK Ini Nikahi Dua Orang Kekasihnya, Sang Ibu Sempat Dibuat Pingsan
Ia menegaskan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melebarkan defisit fiskal dengan meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dan korporasi.
Selain itu, cara lain adalah menjaga stabilitas sektor keuangan yang semata-mata ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat.
“Indonesia menggunakan defisit fiskal ini yang pertama dan terpenting sebenarnya untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat sebagai kehidupan dan mata penghidupan,” katanya.
Sri Mulyani merasa beruntung karena DPR mendukung penuh di waktu yang sangat tepat dalam menyetujui berbagai perubahan terkait defisit fiskal dan program pemulihan ekonomi (PEN).
Baca Juga: Siswa SMK Ini Nikahi Dua Orang Kekasihnya, Sang Ibu Sempat Dibuat Pingsan
Ia juga optimis momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III-2020 terus berlanjut setelah kontraksi sangat dalam.
“Seperti yang Anda sebutkan bahwa kami IMF lebih baik, kami juga melihat peningkatan pada kuartal ketiga setelah kontraksi yang sangat dalam 5.3. Kami sekarang menjadi lebih baik pada kuartal ketiga dan kami berharap momentum pemulihan ini akan dilanjutkan,” katanya menambahkan.
Terkait kerja sama antara pemerintah dengan Bank Indonesia melalui burden sharing, menurutnya, hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati.
Menurutnya, kerja sama tersebut memerlukan banyak komunikasi untuk meyakinkan masyarakat, pemegang obligasi, dan lembaga pemeringkat bahwa independensi Bank Indonesia sebagai bank Sentral tidak terpengaruh.
Baca Juga: Cek Fakta: Polisi Dikabarkan Tembak Mahasiswa dengan Senjata Api Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja
“Ini adalah intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Bank Indonesia juga dapat membeli obligasi pemerintah di pasar perdana tanpa menimbulkan kesan bahwa kami mengancam independensi Bank Sentral. Kami sangat membutuhkan banyak komunikasi di saat merancang kebijakan apa yang tepat,” katanya.***
