Network
Gerakan 212 ini dilarang digelar di Monas, menurut Denny, sebab adanya satu komando dari pemerintah Pusat dalam upaya pengendalian penyebaran wabah Covid-19.
"Saya lihat berikutnya (King of Sword) pemerintah memberikan ketegasan dengan mengeluarkan peraturan bahwa pemerintah daerah ini harus tunduk kepada pemerintah pusat," ujar Denny Darko.
Baca Juga: Edhy Prabowo Terjerat Korupsi, HNSI Berharap KKP Dipimpin Figur Profesional dan Non-partai
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lanjut Denny, melarang Reuni 212 dengan merilis kebijakan perpanjangan PSBB. Menurut penerawangan Denny, kebijakan tersebut kemungkinan merupakan sebuah pertanda bahwa Anies mulai meninggalkan gerakan 212.
"212 ini dilarang karena Pak Anies mendeklarasikan perpanjangan PSBB. Jangan-jangan Pak Anies memang gak setuju dengan 212, jangan-jangan Pak Anies ini mulai meninggalkan 212 karena dianggap sebagai sebuah gerakan politis," tutur Denny Darko.
Adapun gerakan revolusi akhlak yang dibawa Habib Rizieq, lanjut Denny, adanya unsur-unsur politik di dalamnya. Ada pihak-pihak yang menunggangi gerakan tersebut dalam upaya menggulingkan pemerintahaan yang sah.
Baca Juga: Jelang Tes Usap Massal, Kabupaten Bekasi Siapkan 500 Kamar Isolasi
"(Kartu Seven of Sword) Adanya oknum yang menunggangi gerakan ini membuat semua jadi amburadul. Orang-orang berusaha memasukan agenda politik mereka. Mendanai untuk menggulingkan pemerintah yang saat ini sah dan mencoba mengambil alih kekuasaan," kata Denny Darko.
Oleh sebab itu, Denny mengingatkan jangan sampai gerakan revolusi akhlak yang dibawa Habib Rizieq berubah haluan menjadi gerakan politik.
"Jangan jadikan ini gerakan penggalangan massa untuk menghembuskan sebuah gerakan politik. Jagalah kesucian gerakan ini dan gunakan untuk hal yang positif." ucap Denny Darko.***
