Network
Ia juga mengungkapkan akan sepusing apa jika nantinya relawan lagi yang disuruh edukasi masyarakat.
"Mumet gak mas? bayangin Tirta suruh, 'ayo buruh-buruh tolong jaga jarak', bisa-bisa saya dipukuli pas pulang mas, padahal gara-gara omnibus law harusnya tau, akan terjadi demonstrasi," ucapnya.
Baca Juga: Klaster Pendidikan Tak Jadi Dicabut dari UU Ciptaker, Ketua Komisi X DPR: Saya Kaget dan Kecewa
dr. Tirta pun mengungkapkan beberapa bukti terkait masalah-masalah yang akan dihadapi pemerintah usai mengesahkan omnibus law ini.
"Terus pak luhut tadi mengatakan, yang isu lingkungan, karena saya baca berita dari salah satu media terkenal, '35 investor global surati pemerintah RUU Ciptaker Rusak Lingkungan', lalu ada statement dari guru besar UGM, Ahli Hukum Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. ini yang ngomong ahli hukum UGM, jadi ada sesuatu yang bener," tuturnya.
"Urgensinya di mana, kenapa disahkan di kala pandemi, itu permasalahan kami para nakes, belum Pilkada. Pilkada emang aman dilaksanakan, tapi hajatannya, semua orang kalo kampanye pasti buat hajatan dangdutan dllnya, sementara orang buat konser gak boleh, dokter berjuang mati-matian, rakyat kelaparan," katanya.
Baca Juga: Omnibus Law Disahkan, ITUC: Berpotensi Menaikkan Tarif Listrik
Dia juga mengatakan betapa kontradiktif situasi yang ada di lapangan dengan rencana-rencana pihak berwenang.
"Ni orang malah dangdutan, dan kemarin bukti viral banyak, di Tegal, Pasuruan, dan Medan, kan kontradiktif, di Jakarta PKL kalo buka dibungkus kursinya, di Bekasi kafe buka digrebek, sementara Pilkada selalu ada kampanye," ucapnya.
"Kita paham Pilkada mungkin seperti yang dikatakan pak luhut, bisa sesuai, pelaksanaan di lapangan yang kita minta buktinya, apa yang menjamin Pilkada tidak menimbulkan klaster baru gara-gara hajatan yang dibuat oleh Paslon?," katanya.
