PR BEKASI - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menjadi perhatian publik dipenghujung jabatannya terkait hasil suara di Pilpres AS beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Trump dikabarkan tak terima dengan hasil suara Joe Biden yang berhasil mengunggulinya. Sehingga, Trump mengklaim bahwa sudah terjadi praktek kecurangan dalam prosesnya.
Bamun, hal tersebut dibantah oleh pihak yang bertanggungjawab dalam Pilpres AS terutama terkait dengan perhitungan suara.
Baca Juga: Satgas Covid-19: 8.87 Persen Anak Sekolah Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Nasional
AS juga menjadi perhatian dunia karena kasus kerusuhan yabg terjadi di US Capitol pada Rabu kemarin.
Butut dari peristiwa tersebut yakni, seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat pada hari Rabu mengatakan bahwa diriny tengah menyusun artikel pemakzulan terhadap Trump setelah massa pendukungnya menyerbut US Capitol untuk membatalkan Kongres mengesahkan kemenangan Joe Biden.
"Kami tidak dapat mengizinkannya untuk tetap menjabat, ini masalah menjaga Republik kami dan kami harus memenuhi sumpah kami," tulis anggota DPR AS Ilhan Omar dari Minnesota di Twitter, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 7 Januari 2021.
Baca Juga: Produksi Gula Kendor, La Nyalla Minta Pemerintah Genjot Produktivias Tebu
Usulan pemakzulan tersebut dilontarkan Omar meskipun hanya ada dua pekan tersisa sebelum Presiden terpilih AS Joe Biden mulai menjabat.
Selanjutnya, Alexandria Ocasio-Cortez, anggota parlemen Demokrat lainnya dan anggota "Skuad" liberal yang sering menjadi sasaran sindiran Trump, juga mendukung seruan Omar dalam cuitan satu kata: "Impeach."
Selain itu, seruan pemakzulan muncul setelah ratusan pengunjuk rasa yang menghadiri kampanye Trump di dekat Gedung Putih, menuju ke Capitol Hill dan menyerbu gedung parlemen.
Baca Juga: Polri Selidiki Dugaan Penimbunan dan Main Culas Harga Kedelai di Sejumlah Kota
Kemudian beredar juga video yang menunjukkan orang-orang memecahkan jendela dan melewati barikade untuk masuk. Anggota parlemen dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dievakuasi saat mereka bertemu untuk mengkonfirmasi kemenangan Joe Biden dalam pemilu AS 3 November lalu.
Seruan untuk memakzulkan Trump menyebar dengan cepat di media sosial dari anggota parlemen Demokrat, komentator, dan beberapa rekan Partai Republik Trump, termasuk Gubernur Vermont Phil Scott.
"Tatanan demokrasi kita dan prinsip-prinsip republik kita sedang diserang oleh Presiden. Sudah cukup. Presiden Trump harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kabinetnya, atau oleh Kongres," kata Scott di Twitter.
Baca Juga: Kematian Chacha Sherly Eks Personel Trio Macan, Polisi Tetapkan Sopir Mobil HRV sebagai Tersangka
Anggota DPR AS dari Demokrat, David Cicilline, mengatakan pada Kamis bahwa Kongres harus memakzulkan dan menghukum Trump.
"Ini keterlaluan dan presiden yang menyebabkannya," katanya.
"Menghasut kudeta harus dijawab dengan pemakzulan," tulis Ketua Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP) Leon Russell di Twitter.
Baca Juga: Heran dengan Masyarakat yang Abai Prokes Covid-19, Megawati: Kalau Sakit yang Ngurusin Siapa Hayo?
Russell dan yang lainnya mengatakan kabinet Trump harus memulai Amandemen ke-25 Konstitusi AS, yang mengalihkan kekuasaan kepada wakil presiden jika presiden tidak dapat melakukan tugasnya.
Kolumnis New York Times Thomas Friedman mengatakan bahwa Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell harus memimpin delegasi pemimpin Republik ke Gedung Putih untuk memberi tahu Trump bahwa dia harus segera mengundurkan diri - atau mereka akan bergabung dengan Demokrat dan memakzulkannya.
Beberapa anggota parlemen Republik telah mencoba upaya terakhir untuk menentang hasil pemilu ketika gedung US Capitol diserbu simpatisan Trump, didorong oleh seruan Trump dengan klaim penipuan pemilu yang tidak berdasar.
Baca Juga: Ironi, Satu Mahasiwa Kedokteran Ikut Jadi Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR
"Donald Trump dan pejabat terpilih perlu dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya. Mereka telah merusak posisi kami di komunitas internasional dan sekarang mengancam cara hidup kami," kata mantan Direktur Komunikasi Gedung Putih Trump, Anthony Scaramucci.
Seorang sumber senior kongres mengatakan Demokrat dapat mengeluarkan undang-undang pemakzulan cepat terhadap Trump karena menghasut atau mendorong kerusuhan dan melanjutkan dengan pemungutan suara, tetapi langkah itu kemungkinan akan gagal di Senat yang dikendalikan Republik.
Senat membebaskan Trump pada Februari 2020 setelah persidangan pemakzulan yang dipimpin oleh DPR, dengan tuduhan mencoba menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden dan putranya Hunter Biden.***