PR BEKASI - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mulai menjalani tanggung jawabnya sejak pengambilan sumpah beberapa waktu lalu.
Pada Senin, 25 Januari 2021 lalu, ia menandatangani perintah eksekutif untuk mendukung program "Buy American", yang mendorong konsumen membeli produk dalam negeri untuk membangun manufaktur domestik dan menciptakan pasar untuk teknologi baru.
Selanjutnya, Presiden yang berasal dari partai Demokrat itu menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk menutup celah dalam ketentuan "Buy American" yang sudah diluncurkan Donald Trump sebelumnya, yang berlaku untuk sekitar sepertiga dari 600 miliar dolar AS atau Rp8427 triliun barang dan jasa yang dibeli pemerintah federal setiap tahun.
Perintah eksekutif itu akan membuat keringanan apapun menjadi lebih transparan dan memberikan peran yang lebih besar kepada Gedung Putih untuk mengawasi proses tersebut.
Baca Juga: Soroti Isu Rasisme, Sahroni Minta Polisi Jangan Pandang Bulu Tindak Ambroncius Nababan
"Saya tidak percaya bahwa vitalitas manufaktur Amerika adalah bagian dari masa lalu," kata Joe Biden sebelum menandatangani perintah eksekutif, sebagaimana dikutip Pikiranrayat-Bekasi.com dari Reuters pada Selasa, 26 Januari 2021.
Ia juga menjelaskan salah satu mesin kemakmuran negara Paman Sam itu yakni manufaktur .
"Manufaktur Amerika adalah gudang demokrasi dalam Perang Dunia Kedua dan itu harus menjadi bagian dari mesin kemakmuran Amerika sekarang," kata Biden.
Biden mengulangi rencana yang dia sampaikan selama kampanye untuk mengganti armada mobil pejabat federal dengan kendaraan listrik buatan AS.
Baca Juga: 5 Alasan Ilmiah Ini Jadi Sebab Mengapa Manusia Belum Juga Menemukan Alien hingga Saat Ini
Merevitalisasi sektor manufaktur, yang menyumbang sekitar 12 persendari ekonomi AS, adalah bagian penting dari misi Biden yang lebih luas untuk menaikkan upah, menciptakan lebih banyak pekerjaan serikat, mendukung bisnis yang dimiliki minoritas dan memperkuat rantai pasokan AS, kata pejabat Gedung Putih.
Namun, meningkatkan manufaktur AS merupakan tantangan yang sulit bagi pemerintahan sebelumnya, termasuk mantan Presiden Trump.
"Amerika tidak bisa duduk di pinggir dalam perlombaan menuju masa depan. Pesaing kita tidak menunggu," kata Biden.
"Untuk memastikan masa depan dibuat di Amerika, kita perlu memenangkan tidak hanya pekerjaan saat ini, tetapi juga pekerjaan dan industri masa depan," katanya, menambahkan.
Baca Juga: Undian BWF World Tour Finals, Ajang kedelapan Hendra Setiawan dan Greysia Polii di World Tour Final
Produsen tertarik dengan upah yang lebih rendah dan standar lingkungan yang lebih longgar di Cina dan negara lain dalam beberapa dekade terakhir. Eksodus ini telah menghasilkan celah kritis yang semakin terungkap selama pandemi Covid-19, seperti lemahnya produksi peralatan medis.
Sementara itu, China mengambil alih Amerika Serikat sebagai produsen teratas dunia pada 2010, dan bertanggung jawab atas 28 persen dari produksi global pada 2018, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemudian, Federasi serikat buruh AFL-CIO menyambut baik perintah eksekutif Biden.
"Perintah eksekutif ini adalah langkah pertama yang baik dalam merevitalisasi manufaktur AS, yang gagal dilakukan oleh kebijakan Trump selama empat tahun terakhir," kata Presiden AFL-CIO Richard Trumka.
Baca Juga: Kabar Gembira! Berbagai Fitur Baru di Aplikasi Quran Kemenag, Keterangan Asbabun Nuzul Salah Satunya
Membangun kembali rantai pasokan dan mengembangkan yang baru adalah kunci pertumbuhan ekonomi AS, kata para ahli perdagangan.
Defisit perdagangan AS melonjak menjadi 68 miliar dolar AS atau Rp955.5 triliun pada November, level tertinggi dalam 14 tahun, karena toko-toko memenuhi rak dengan barang-barang asing dan memasok pabrik-pabrik dalam negeri yang bergantung pada suku cadang asing, mengimbangi kenaikan ekspor.
Perintah eksekutif Biden mengarahkan lembaga federal untuk mengevaluasi kembali ambang batas yang digunakan untuk menentukan elemen industri barang dan jasa AS, untuk mencegah perusahaan yang menjual kepada pemerintah mengimpor sebagian besar barang buatan luar negeri, dan menjualnya sebagai buatan AS setelah melakukan sedikit perubahan.
Persentase baru untuk barang dan jasa AS yang diperlukan akan ditentukan sebagai hasil dari proses yang akan diluncurkan pada Senin, kata para pejabat.
Kanada, mitra dagang terbesar kedua AS, khawatir perusahaan dan pekerja Kanada dapat rugi jika hubungan perdagangan antara negara-negara tetangga memburuk.
"Kami selalu prihatin dengan 'Buy American' ... pasti itu akan menjadi masalah yang sangat, sangat tinggi dalam agenda kami dalam kerja sama kami dengan pemerintahan Biden," kata Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland.
Ditanya apakah perintah eksekutif dianggap sebagai tindakan proteksionis, seorang pejabat pemerintahan Biden mengatakan pada Minggu malam bahwa itu akan sepenuhnya konsisten dengan komitmen AS di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, dan AS akan bekerja dengan mitra dagang untuk memodernisasi aturan global.***