Respons Memanasnya Situasi China dan Taiwan , MPR Minta Pemerintah Siaga di Laut Natuna Utara

28 Januari 2021, 15:23 WIB
Peta yang menunjukkan wilayah Laut China Selatan (Laut Natuna Utara), sembilan garis putus-putus (nine dash line) merupakan wilayah yang diklaim China. / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) via SCMP/

PR BEKASI – Menyusul meningkatnya ketegangan antara China dan Taiwan, Pemerintah Indonesia diminta untuk siap siaga di perairan Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan kedua negara tersebut

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021.

Menurut Syarief Hasan, Pemerintah wajib bersaga di wilayah tersebut karena Laut Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang berpotensi diklaim oleh negara lain sehingga harus dipertahankan.

Baca Juga: Sosok Eks KSAD Wismoyo Arismunandar, Ipar dari Soeharto yang Meninggal Dunia Hari Ini

"Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Politisi dari Partai Demokrat tersebut menambahkan jika ketegangan antara China dan Taiwan terus terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi perang terbuka di sekitar Laut Natuna Utara.

Oleh karena itu, Indonesia harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya.

Baca Juga: Harap Disimak! Apakah Anda Termasuk 14 Kategori yang Tidak Dapat Divaksinasi Covid-19?

Syarief Hasan mengatakan memanasnya hubungan China dan Taiwan tersebut tidak boleh dianggap remeh.

Diketahui China membuat klaim sepihak terhadap Laut Natuna Utara berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang koordinatnya tidak pernah diketahui menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur pada konflik tersebut.

"Bila hal ini terus berlanjut, maka kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal," katanya.

Baca Juga: Bantu Percepat Pemulihan Pasien Positif Covid-19, Sandiaga Uno Lakukan Donor Plasma Konvalesen

Ia pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersama-sama menjadi fasilitator dan Indonesia bisa mengambil peran sebagai "lead" dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna Utara

Menurut dia, ASEAN sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Laut Natuna Utara, harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini.

Syarief Hasan pun mendorong agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy.

Baca Juga: Gegerkan Warga, Sesosok Jasad Wanita Mengambang di Danau Perum Harapan Indah

"Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara," katanya.

Sebelumnya, China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, telah mengirim pesawat militernya hampir setiap hari di atas perairan antara bagian selatan Taiwan dan Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan di Laut Natuna Utara dalam beberapa bulan terakhir.

Hal tersebut membuat hubungan antara kedua negara tersebut kembali memanas dengan Taiwan menganggap bahwa mereka merupakan negara yang merdeka.

Baca Juga: Dihujat Warganet karena Tak Restui Pernikahan Anaknya, Nursyah: Boar Dosa Saya Terkikis oleh Mereka

Selain itu, Kebijakan Pemerintah China yang memberlakukan undang-undang (UU) "Coast Guard" (Penjaga Pantai) pada Jumat, 22 Januari 2021 yang mengatur penggunaan kekerasan oleh penjaga pantai China semakin membuat kawasan Laut Natuna Utara semakin memanas.***

Editor: Ikbal Tawakal

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler