PR BEKASI - Pemerintah Serbia telah menyatakan kekecewaan atas keputusan Israel untuk mengakui Kosovo sebagai sebuah negara berdaulat.
Seperti diketahui, Kosovo merupakan bekas provinsi Serbia yang status kemerdekaan saat ini tidak diakui oleh Serbia.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Israel dan Kosovo melakukan normalisasi hubungan diplomatik di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat.
Hal tersebut menandai kemanangan Kosovos yang berupaya untuk mendapatkan pengakuan dunia atas kemerdekaannya yang dideklarasikan pada 2008 lalu setelah perang dengan Serbia pada tahun 1990-an.
Baca Juga: Punya Kenangan Manis dengan SBY, Kak Seto: Saya Diundang ke Istana dan Langsung Disambut di Pintu
"Kami telah melakukan upaya serius dalam hubungan kami dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir dan kami tidak senang dengan keputusan ini," kata Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic, Selasa, 2 Februari 2021, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Dirinya menambahkan, tindakan yang diambil Israel itu tidak diragukan lagi akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Serbia dan Israel.
Sebagian besar negara Barat telah mengakui Kosovo, tetapi Serbia beserta, Rusia dan China yang merupakan sekutu utamanya tetap tidak mengakui kemerdekaan Kosovo yang membuatnya terkunci dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hingga Senin, 1 Februari 2021, Israel merupakan salah satu negara yang selalu mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Serbia.
Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1991, Israel dan Serbia tersebut telah memelihara hubungan baik dengan investasi Israel yang terus meningkat di negara pecahan Yugoslavia tersebut.
Sebagai imbalan atas pengakuan kemerdekaan oleh Israel, Kosovo mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang melakukannya.
Baca Juga: Beri Hadiah Unik ke Man of The Match, Pemain Bisa Bawa Pulang Kerbau Seharga Rp28 Juta
Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengkonfirmasi dia telah menyetujui permintaan resmi untuk membuka kedutaan Kosovo di kota itu.
Hingga saat ini, hanya AS dan Guatemala yang telah membuka kedutaan besar di Jerusalem, sementara Serbia, Malawi, dan Honduras sebelumnya telah berjanji untuk melakukan hal yang sama.
Rencana pembukaan kedutaan Kosovo di Jerusalem menuai kritik dari Turki yang mengatakan langkah yang diusulkan itu melanggar resolusi PBB dan hukum internasional.
Baca Juga: Sebut Moeldoko Seperti Kena OTT, Rocky Gerung: Sekarang Kelabakan, Lagi Kocar-kacir Cari Lawyer
"Jelas bahwa setiap langkah ke arah ini tidak akan membantu perjuangan Palestina dan merusak visi solusi dua negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy dalam pernyataan tertulisnya.
Jerusalem sendiri tetap menjadi permasalahan utama konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun, dengan Otoritas Palestina (PA) bersikeras bahwa Jerusalem Timur yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967 merupakan ibu kota Palestina.
Ada konsensus global yang melarang pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel sampai konflik Palestina diselesaikan.
Baca Juga: Dessert Lezat dan Murah di Bekasi, Cukup Pesan di Mommisu Dessertbox Bersama #PRMNSahabatUMKM
Pada 2017, mantan Presiden AS Donald Trump mengejutkan pengamat dengan mengatakan AS akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel.
Pemindahan kedutaan AS pada Mei tahun berikutnya dirayakan di Israel tetapi dikritik habis-habisan di tempat lain.
Pemerintahan Gedung Putih yang baru yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden mengatakan akan mempertahankan kedutaan AS di Israel di Jerusalem, dan terus mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
Baca Juga: Tampil Mengganas, Manchester United Cetak 9 Gol Bantai Southampton
Di bawah Trump, AS juga menjadi perantara sejumlah kesepakatan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Perjanjian tersebut, yang secara kolektif dikenal sebagai Abraham Accords, dikutuk oleh banyak negara mayoritas Muslim.
Tetapi tidak seperti Kosovo, pihak Arab dalam Perjanjian Abraham semuanya menyatakan bahwa mereka akan membuka kedutaan di Kota Tel Aviv.***