PR BEKASI - Clubhouse menjadi salah satu aplikasi diskusi yang tengah digandrungi saat ini di seluruh negara, termasuk di Thailand.
Fitur yang disediakan oleh Clubhouse pun mampu menarik minat para penggunanya.
Namun, popularitas aplikasi diskusi Clubhouse pun di antara para aktivis anti-pemerintah mendorong pemerintah Thailand untuk memantau penggunaannya.
Baca Juga: Peringatan Dini Siaga Banjir Akibat Hujan Lebat di 6 Provinsi, BMKG Beri Perhatian Khusus ke Bekasi
Pemerintah Thailand bahkan meminta para pengguna Clubhouse (anti-pemerintah) untuk tidak melanggar hukum dan mengorganisir informasi.
Begitu juga dengan gerakan yang bertentangan dengan pemerintah maupun monarki.
"Kami mengawasi para pengguna dan kelompok politik yang menggunakan Clubhouse," kata Menteri Digital Thailand, Puttipong Punnkanta, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 18 Februari 2021.
Baca Juga: Rela Diusik Saat Tidur, Content Creator Ini Hasilkan Rp223 Juta dalam Satu Malam
"Untuk mendistorsi informasi (soal pemerintah dan monarki di Thailand) serta pelanggaran hukum," kata Puttipong Punnkanta, melanjutkan.
Kepopuleran Clubhouse di Thailand disebabkan oleh aktivis anti-pemerintah yang bermulai dari masuknya kritikus asal Jepang, Pavin Chachavalpongpun, di sana.
Sebagai sesama kritikus yang menentang junta dan monarki, ia menggunakan Clubhouse.
Tujuan para anti-pemerintah itu yakni untuk menggelar diskusi soal isu-isu sensitif terkait pemerintah Thailand.
Tidak Pavin sangka, inisiatif dia membuka ruang diskusi disambut baik oleh sesama aktivis.
Mereka berbondong-bondong ikut menginstall Clubhouse dan saling mengundang satu sama lain.
Baca Juga: Bandingkan dengan Luar Negeri, Proyek Pembangunan Stadion di Indonesia Diduga Jadi Ladang Korupsi
Diketahui bahwa akses ke aplikasi Clubhouse hanya bisa diberikan oleh mereka yang sudah menggunakannya.
"Apa yang perlu disampaikan akan disampaikan (di Clubhouse terkait diskusi isu pemerintah Thailand). Ini memang langkah beresiko, namun kami harus berani," kata Pavin.
"Semakin sering kami (anti-pemerintah) berbicara soal isu di Thailand, maka diskusi menjadi sesuatu yang normal," kata Pavin, menjelaskan.
Baca Juga: Laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Ditunda Lagi, Terpusat di Bulan Juni
Dikabarkan bahwa ia menerima 70 ribu pengikut usai menggunakan Clubhouse selama lima hari.
Tidak hanya menerima 70 ribu pengikut, jumlah pendengar diskusi Pavin soal Thailand pun konsisten naik.
Dari 300 pendengar pada Jumat pekan lalu, Selasa kemarin ia menerima 12 ribu pendengar diskusinya.
Diketahui bahwa kala itu, ia mendiskusikan kuasa Raja Maha Vajiralongkorn.
Sejauh ini, Pemerintah Thailand belum melakukan tindakan apapun terhadap pengguna Clubhouse.
Namun, jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, Thailand bisa menggunakan alasan keamanan nasional.
Tentu saja untuk memberangus percakapan anti-pemerintah di Clubhouse.
Di Thailand, unjuk rasa anti-pemerintahan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-o-cha sudah berlangsung sejak Juli lalu.
Secara umum, para pengunjuk rasa menuntut tiga hal yaitu pencopotan Prayuth Chan-o-cha sebagai PM Thailand dan konstitusi baru.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga jadi Korban Penganiayaan KKB Papua
Selanjutnya, perubahan wewenang Kerajaan Thailand yang dipimpin Raja Maha Vajiralongkorn.
Pemicu unjuk rasa itu sendiri adalah dibubarkannya Future Forward Party (FFP) .
Partai tersebut dijagokan oleh banyak warga Thailand karena pandangannya yang progresif dan anti-koruptif.
Baca Juga: Makin Viral Belakangan Ini, Clubhouse Ternyata Baru Bisa Digunakan di Perangkat iPhone
Ketika partai tersebut dibubarkan menjelang pemilu legislatif, warga curiga ada pertimbangan politik di baliknya mengingat FFP sangat kritis terhadap Junta Thailand.
Monarki Thailand juga ikut terseret dalam gelombang protes yang ada.
Hal itu tak lepas dari berbagai aksi Maha Vajiralongkorn yang dianggap tidak pro rakyat dan lebih untuk kepentingan diri sendiri.
Baca Juga: Hantaran Nikah Pria Ini Berisi Buku, Denny JA: Ini Peristiwa Unik yang Perlu Ditradisikan
Beberapa di antaranya adalah amandemen Konstitusi Thailand serta perubahan status kepemilikan aset-aset kerajaan yang sebelumnya berstatus milik publik.
Hal tersebut kemudian menjadi bahan diskusi Pavin di Clubhouse hingga menyita perhatian pengguna yang anti-pemerintah.***