PR BEKASI – Pengadilan Irak pada Minggu, 26 September 2021 telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi peserta dalam sebuah konferensi di Erbil, Kurdistan yang menyerukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap kepala Gerakan Kebangkitan Sunni Wissam al-Hadran, mantan anggota parlemen Mithal al-Alosi, dan Sahar Karim al-Taie yang merupakan seorang karyawan di Kementerian Kebudayaan.
Hal tersebut dikatakan oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.
Baca Juga: Pemimpin Sunni dan Syiah Minta Irak Normalisasi Hubungan dengan Israel
“Tindakan hukum juga akan diambil terhadap peserta lain dalam acara tersebut,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Middle East Monitor, Senin, 27 September 2021.
Pada Jumat, 24 September 2021, sebuah konferensi perdamaian diadakan di Erbil di Irak utara oleh sejumlah tokoh suku Sunni dan Syiah, yang menyerukan normalisasi hubungan antara Irak dan Israel.
Padahal, seperti diketahui Irak sendiri merupakan salah satu negara Arab yang sangat vokal dalam menentang pendudukan Israel di Palestina.
Baca Juga: ISIS Kembali Sebarkan Kekacauan, Targetkan 45 Jaringan Listrik di Irak
“Kami adalah perkumpulan Sunni dan Syiah, yang terdiri dari anggota Gerakan Kebangkitan Sunni Putra Irak, serta para intelektual, pemimpin suku, dan pemuda aktif dari gerakan protes 2019-2021,” demikian pernyataan peserta konferensi.
"Kami menyerukan Irak untuk menjalin hubungan dengan Israel dan rakyatnya melalui perjanjian yang serupa dengan negara-negara Arab yang telah dinormalisasi," tambahnya.
Dalam konferensi tersebut, turut hadir pula Chemi Peres, putra mendiang mantan Presiden dan Perdana Menteri Israel Shimon Peres.
Baca Juga: Irak Ingin Bangun Kembali Reaktor Nuklir, Setelah 40 Tahun Serangan Israel
Selama konferensi, yang diamankan oleh pasukan Kurdi dan dipuji oleh Uni Emirat Arab (UEA), Peres berbicara dalam bahasa Ibrani tentang perlunya perdamaian antar Israel dengan negara Arab.
Rencana normalisasi hubungan dengan Israel tersebut mendapatkan berbagai penolakan dari berbagai partai di parlemen Irak.
Aliansi Kebijaksanaan Nasional Syiah, yang memiliki 19 dari 329 kursi di parlemen Irak mengatakan mereka tidak sudi jika Irak harus melakukan normalisasi hubungan dengan negara Zionis tersebut.
Baca Juga: Amerika Serikat Buat Sayembara Rp42 Miliar Bagi yang Tahu Informasi Serangaan di Irak
Mereka juga akan terus mendukung kemerdekaan Palestina sampai Israel mengakhiri pendudukan di tanah para nabi tersebut.
Irak diketahui tidak memiliki hubungan dengan Israel dan gagasan normalisasi hubungan ditolak secara luas di negara itu.
Tahun lalu, empat negara Arab yang terdiri dari UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah sebelumnya terlebih dahulu dengan Mesir pada 1980 dan Yordania pada 1994.
Kebijakan tersebut merupakan sebuah langkah yang dikecam oleh Palestina sebagai pengkhianatan terhadap tujuannya.***