PIKIRAN RAKYAT - Nama istri Presiden Tiongkok Xi Jinping, Peng Liyuan masuk daftar 9 Duta Goodwill Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
Akan tetapi, WHO tidak mencantumkan status Peng Liyuan sebagai istri presiden Tiongkok dalam profil Duta Goodwill.
Duta Goodwill adalah orang-orang yang terpilih karena reputasi dan keahilannya di bidang profesi tertentu diakui PBB.
Dinukil Pikiranrakyat-bekasi.com dari Daily Mail, Minggu 24 Mei 2020, WHO hanya menuliskan bahwa Peng Liyuan adalah mantan penyanyi terkenal di Tiongkok.
Baca Juga: Diduga Adanya Islamophobia di Internal Partai Politik, 100 Masjid Tuntut Usut Kasusnya
"Dia bintang besar dan bersinar dengan pemuja yang banyak dan penuh hormat," kata WHO di profil Peng Liyuan.
Di situs resmi WHO, tidak ada penjelasan mengapa WHO tidak menyebutkan bahwa Peng Liyuan adalah istri presiden Tiongkok.
Di situs WHO disebutkan bahwa Peng Liyuan adalah Duta Goodwill untuk tuberculosis dan HIV-AIDS sejak 3 Juni 2011.
Di Tiongkok, Peng Liyuan merupakan pemimpin berpengaruh setelah suaminya, Xi Jinping.
Selain sebagai ibu negara, dia juga memegang jabatan penting lainnya baik di pemerintahan, Partai Komunis Tiongkok, dan di masyarakat.
Baca Juga: Ilmuwan NASA Ambisi Buktikan Adanya Alam Semesta Lain di Bawah Bumi
Di bidang militer, Peng Liyuan dengan latar belakang sipil, berpangkat mayor jenderal di Angkatan Darat Tiongkok.
Dia meniti karier sejak 18 tahun dengan masuk sebagai anggota Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat tahun 1980.
Dia juga merupakan penyanyi terkenal bersuara sopran yang debut pertamanya di televisi pemerintah membuatnya terkenal di seantro Tiongkok.
Dia menikah dengan Xi Jinping tahun 1987. Setelah menjadi istri presiden Xi Jinping, Peng Liyuan aktif menghadiri pertemuan internasional.
Bukan kali ini saja masalah pemilihan Duta Goodwill WHO disorot. WHO mendapat tekanan dari para pendonor ketika Robert Mugabe, presiden Zimbabwe dipilih sebagai Duta Goodwill WHO tahun 2017.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus adalah orang yang menyetujui pengangkatan Mugabe sebagai duta.
Negara-negara Barat menuding Mugabe selama menjadi presiden Zimbabwe telah menghancurkan perekonomian negara itu dan melakukan pelanggaran HAM selama 37 tahun.***