PR BEKASI - Peace Now, sebuah organisasi yang mengawasi pembangunan permukiman Yahudi mengatakan, Israel sedang berencana membangun ratusan rumah baru di permukiman ilegal Yerusalem Timur.
Pembangunan tersebut dapat berakibat pada terputusnya akses kota dan pedesaan yang diklaim oleh warga Palestina dari Tepi Barat.
Mereka mengatakan, Otoritas Tanah Israel mengumumkan di situs resminya pada, Minggu 15 November 2020 bahwa mereka telah membuka tender untuk lebih dari 1.200 rumah baru di Givat Hamatos di Yerusalem Timur.
Baca Juga: Kritik Penanganan Pandemi di Indonesia, dr. Tirta: Taiwan Belum Ada Vaksin, 200 Hari Terkontrol
Brian Reeves, juru bicara Peace Now mengatakan, langkah tersebut memungkinkan kontraktor untuk mulai menawar tender, sebuah proses yang akan selesai hanya beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih AS Joe Biden.
Dia meminta pemerintah negara Zionis itu untuk menghentikan rencana pembangunan permukiman ilegal tersebut yang dianggap telah merusak upaya perdamaian di Timur Tengah.
"Ini adalah pukulan mematikan bagi prospek perdamaian. Israel memanfaatkan minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menetapkan fakta di lapangan yang akan sangat sulit untuk diketahui. batalkan rencana tersebut untuk mencapai perdamaian," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Senin, 16 November 2020.
Baca Juga: Masyarakat Kecewa, Doni Monardo Minta Maaf Telah Bagikan 20.000 Masker untuk Acara Habib Rizieq
Lebih lanjut, kata dia, langkah tersebut dapat menguji kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah AS di bawah Joe Biden yang akan datang dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
Joe Biden diperkirakan akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap perluasan permukiman ilegal Israel setelah empat tahun kebijakan yang lebih lunak di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang diketahui telah menutup mata terhadap pembangunan tersebut.
Dengan disetujuinya pembangunan 1.200 rumah di permukiman ilegal tersebut, semakin memupuskan harapan masyarakat Palestina untuk membentuk negara yang merdeka berdampingan dengan Israel.
Baca Juga: Ucapan Habib Idrus Dinilai Aneh, Henry Subiakto: Kadang Manusia Tak Bisa Bedakan Doa dan Rasa Benci
Dengan saat ini hampir sebanyak 500.000 pemukim Yahudi tinggal di Tepi Barat, dan lebih dari 220.000 lainnya di Yerusalem Timur, Palestina mengatakan peluang mendirikan negara mereka dengan cepat menyusut.
Pimpinan Palestina mengatakan pembangunan permukiman ilegal di Givat Hamatos tersebut akan menutup kota Betlehem Palestina dan Tepi Barat selatan dari Yerusalem Timur, selanjutnya memutus akses bagi warga Palestina ke bagian kota itu.
"Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dalam menghancurkan solusi dua negara," kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Baca Juga: Ingat Jangan Celupkan Jari ke Tinta! Simak Aturan Baru bagi Para Pemilih di Pilkada 2020
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan melakukan perjalanan ke wilayah itu minggu ini, di mana dia diperkirakan akan mengunjungi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diketahui telah dihindari untuk dikunjungi oleh menteri luar negeri AS sebelumnya.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh yang sebelumnya telah memutuskan hubungan Palestina dengan pemerintahan AS di era Donald Trump atas kebijakan pro-Israel, telah mengecam rencana kunjungan Mike Pompeo tersebut.***