Network
Baca Juga: Pencarian Resmi Dihentikan, Sriwijaya Air Akan Tabur Bunga untuk Kenang Para Korban
Meskipun Twitter menyembunyikan cuitan yang melanggar kebijakannya, pemilik akun harus menghapus unggahan cuitan tersebut secara manual. Sejak 9 Januari 2021, akun kedutaan China terpantau belum mengunggah cuitan baru.
Juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying mengatakan pada pengarahan rutin pada Kamis lalu, bahwa pihaknya bingung dengan langkah Twitter.
"Ada banyak laporan dan informasi yang berkaitan dengan Xinjiang yang menentang Cina. Kedutaan besar kami di AS bertanggung jawab untuk mengklarifikasi fakta," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Jumat, 22 Januari 2021.
"Kami berharap mereka tidak akan menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Kami berharap mereka dapat melihat apa yang benar dan benar dari informasi yang salah tentang masalah ini," katanya, melanjutkan.
Baca Juga: Cek Fakta: Ijazah SMA Jokowi Dikabarkan Palsu dan Hasil Suap Karena Hal Ini
Penangguhan akun Twitter Kedubes China dilakukan sehari setelah pemerintahan Donald Trump, pada jam-jam terakhirnya, menuduh China melakukan genosida di Xinjiang, sebuah temuan yang didukung oleh pemerintahan Joe Biden yang baru.
Pemerintahan Joe Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tindakan Twitter tersebut.
"Kami telah mengambil tindakan pada twit yang Anda rujuk karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi, yang menyatakan: Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, disabilitas, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis," kata juru bicara Twitter pada Kamis, 21 Januari 2021.
Twitter diblokir di China tetapi telah digunakan oleh media dan diplomat pemerintah China, banyak di antaranya telah menggunakan Twitter untuk mempertahankan posisi China dalam apa yang kemudian dikenal sebagai diplomasi "Prajurit Serigala".
