Network
PR BEKASI - Myanmar disoroti juga oleh pemerintah Jepang terkait kondisi darurat yang tengah terjadi saat ini. Dikabarkan bahwa di Myanmar juga ada warga Jepang.
Namun, hingga saat ini pihak Jepang belum berencana untuk memulangkan warganya dari Myanmar.
Hal tersebut dilakukannya meskipun ketika saat ini militer Myanmar mengkudeta pemimpin pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi.
Dikabarkan bahwa militer Myanmar mengumumkan status darurat militer pada Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: AHY Bongkar Makar dalam Tubuh Partai Demokrat, Andi Arief Sebut Nama Jokowi dan Moeldoko
Militer menangkap Suu Kyi, pemimpin pemerintahan sipil senior, dan pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), karena curang dalam pemilihan umum 8 November 2020 lalu yang dimenangkan oleh NLD.
Diperkirakan ada sekira 3.500 orang Jepang di Myanmar, tetapi karena pandemi Covid-19, Tokyo telah menyarankan warganya untuk menunda perjalanan ke sana.
Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, menambahkan tidak ada rencana saat ini untuk mengubah imbauan perjalanan itu.
Sementara itu, Kepala sekretaris kabinet Katsunobu Kato mengatakan bahwa pemerintah sedang mengawasi situasi di Myanmar dan akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan keselamatan warga Jepang.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Narasi Kominfo Kerja Sama dengan Kemenkop UKM Beri BLT Rp6.8 Juta
"Saat ini tidak ada laporan tentang bentrokan apa pun, tetapi kami akan memperbaharui informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan," katanya dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Senin, 1 Februari 2021.
Jepang mengungkapkan bahwa memilih penyelesaian masalah secara damai merupakan hal yang sangat penting bagi pihak tersebut.
"Jepang percaya penting bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui dialog sesuai dengan proses demokrasi," kata Kato.
Jepang dan Myanmar telah lama memiliki hubungan yang erat, dengan Tokyo sebagai donor bantuan utama selama bertahun-tahun dan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis di sana.
Kedutaan Besar Jepang di Myanmar, dalam sebuah pesan yang diunggah di situs Kementerian Luar Negeri, mengatakan meskipun situasi di negara tersebut pada saat ini tampaknya tidak akan melibatkan warga sipil, kedubes mengimbau warganya untuk berhati-hati.
"Kami mendorong orang untuk tetap di dalam dan menahan diri dari keluar kecuali benar-benar penting," kata dalam imbauan tersebut.
Militer Myanmar mengatakan bahwa telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas tuduhan "kecurangan pemilu".
Selain itu, menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, menurut sebuah pernyataan di stasiun televisi milik militer.
Baca Juga: Sempat Dikabarkan Putus dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah Bocorkan Kapan Waktu Pernikahannya
Para jenderal bergerak beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November 2020, yang dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi.
Sebelumnya dilaporkan bahwa aluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon tidak dapat dihubungi, dan TV negara mati.
Selanjutnya, orang-orang bergegas ke pasar di Yangon untuk membeli makanan dan persediaan sementara yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.
Tentara mengambil posisi di balai kota di Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di kantor NLD terganggu, kata penduduk.
Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.***
