Network
PR BEKASI - Kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari 2021 dini hari kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh penting lainnya, mendapat sorotan publik secara luas hingga kini.
Termasuk menyoroti hal itu ialah Presiden terpilih Amerika Serikat yang baru Joe Biden. Dalam pernyataannya ia mengutuk keras pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari pemerintah yang dipimpin sipil.
Karena itu Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi terhadap Myanmar, serta ia juga mendesak dunia internasional bersatu dan mendorong agar cengkraman militer di Myanmar saat ini bisa dilepaskan.
Baca Juga: PBB Pimpin Dunia Kecam Aksi Kudeta di Myanmar
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Myanmar agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Joe Biden seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Selasa, 2 Februari 2021.
Joe Biden juga mengatakan akan bekerja sama dengan mitranya guna menormalkan kembali situasi demokrasi yang masih baru di negara tersebut.
Selain itu ia juga akan meminta pertanggungjawaban dari para aktor dibalik kudeta militer yang terjadi saat ini.
Baca Juga: BMKG: Selama Januari 2021, Hampir Setiap Hari Wilayah Indonesia Diguncang Gempa
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Myanmar," kata Joe Biden.
Kasus kudeta militer di Myanmar ini dapat dikatakan sebagai bentuk ujian pertama dari janji Joe Biden terkait kolaborasi dengan banyak pihak dalam dunia internasional, terutama pada meningkatnya pengaruh China.
Sikap yang diambil Joe Biden itu berbeda dengan pendekatan yang dijalankan oleh mantan presiden Donald Trump dengan 'America First' nya.
Baca Juga: Ossy Dermawan ke Moeldoko: Jika Tak Bisa Membantu, Janganlah Mengganggu, Apalagi Menyakitinya
Sementara itu pejabat AS mengatakan saat ini pemerintah telah melakukan diskusi internal tingkat tinggi yang mengarah kepada penyusunan tanggapan seluruh pemerintah dan akan berkonsultasi dengan kongres.
Greg Poling dan Simon Hudes dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington mengatakan hampir pasti akan ada sanksi baru terhadap mereka yang terlibat dalam kudeta seperti para Jenderal Myanmar.
"Tapi itu tidak mungkin berdampak langsung pada para jenderal," kata mereka.
Sebab menurut mereka tampaknya hanya sedikit dari para jenderal yang berniat berpergian atau berbisnis di Amerika Serikat.
Sebelumnya diketahui bahwa Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak dalam pemilihan umum 8 November di negara itu, tetapi tentara, yang dijamin seperempat kursi di parlemen dan juga memiliki partai proxy berteriak curang.
Sementara pengambilalihan atau kudeta militer pada Senin kemarin dianggap sebagai respons atas kecurangan pemilu, meskipun tidak ada bukti perbuatan salah, namun tindakannya dibenarkan di bawah konstitusi 2008 yang ditulis oleh angkatan bersenjata.***
