Network
"Kami sangat prihatin dengan perintah pemblokiran internet di Myanmar," kata Rafael Frankel, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Sabtu, 6 Februari 2021.
Rafael D. Frankel adalah direktur kebijakan publik Facebook untuk negara berkembang APAC.
Baca Juga: Fans Garis Keras Beri Nama Anak Sesuai Judul Lagu Ciptaannya, Iwan Fals: OI Keren
"Kami sangat mendesak pihak berwenang untuk memerintahkan pemblokiran semua layanan media sosial," kaga Rafael.
Dengan jumlah pengguna lebih dari 50 juta orang, Facebook bisa menjadi alat perlawanan yang ampuh jika digunakan dengan benar.
Tidak ingin hal tersebut terjadi, Facebook pun diblokir junta militer pada Kamis lalu.
Baca Juga: Angan-angan Gisel dan Wijin Menikah dalam Waktu Dekat, Gading Marten: Gue Ikhlas
Deputi Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan bahwa Militer Myanmar sudah lama memandang Facebook sebagai masalah.
Selama bertahun-tahun platform itu tak hanya digunakan sebagai kanal perlawanan, tetapi juga menerapkan kebijakan tegas yang menyasar ke militer.
Alhasil, penutupan Facebook menjadi hal prioritas ketika Kudeta Myanmar digelar.
