Network
PR BEKASI - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyoroti situasi politik yang berujung bentrok sipil dan aparat di Myanmar saat ini.
Dalam sebuah pernyataan yang diucapkan olehnya, Fadli Zon mengutuk keras tindakan yang berdampak pada banyaknya korban warga sipil yang berjatuhan hingga penangkapan ribuan orang oleh rezim militer.
"Saya mengutuk keras aksi brutal militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 16 Maret 2021.
Selain itu, Myanmar yang juga tergabung sebagai anggota dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), juga dianggap kurang cepat mendapatkan respons dari anggota ASEAN lainnya.
Fadli Zon menilai negara ASEAN lainnya seharusnya ikut andil dan berkontribusi untuk menentukan langkah penyelesaian kisruh yang terjadi di Myanmar.
"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference," ujar Fadli Zon.
"Prinsip non-interference (tidak ikut campur urusan dalam negeri-negara lain) seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN," sambung Fadli Zon.
Dikatakan oleh politisi Partai Gerindra itu, beberapa langkah prioritas yang seharusnya segera dilakukan seperti pemulihan demokrasi dan menjaga perdamaian serta stabilitas dan kesejahteraan kawasan.
Fadli Zon sendiri mendesak secepatnya rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan, baik anggota parlemen, pihak oposisi, para jurnalis, juga aktivis demokrasi dan HAM.
Baca Juga: Jokowi Tak Minat Jabat Presiden 3 Periode, HNW: Itu Yang Dikritik PKS sejak Kemarin
Selain itu, prioritas lainnya adalah memberikan jaminan keselamatan kepada para petugas medis yang menangani para korban akibat unjuk rasa yang terus berlangsung hingga saat ini.
Terkait dengan langkah yang diambil oleh BKSAP DPR RI saat ini terhadap konflik Myanmar, dengan mengirimkan surat kepada Presiden Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk membuat langkah konkret penyelesaian krisis di Myanmar.
Dikatakan Fadli Zon, BKSAP mengusulkan kepada AIPA agar keanggotaan Parlemen Myanmar sementara waktu ditangguhkan hingga demokrasi di negara itu kembali normal.
Terlebih AIPA, menurutnya, dibentuk untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi hingga keamanan dan perdamaian di ASEAN.
Desakan BKSAP kepada organisasi AIPA itu beberapa di antaranya terkait dengan penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN, mulai dari penegakan demokrasi, penghormatan HAM, good governance, rule of law hingga constitutional government.
Baca Juga: Pascabanjir Bekasi, 200 KK di Kecamatan Pebayuran Terima Bantuan dari GLS
Sementara desakan dari BKSAP ini dikatakan Fadli Zon telah sesuai dengan mandat konstitusi yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tertuang.
Selain AIPA dan ASEAN, hal ya sama juga ditekankan agar Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB) dan komunitas internasional lain segera berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
Tidak hanya menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, repatriasi atau pengembalian ratusan ribu warga etnis Rohingya kembali ke tempat asalnya yang telah terusir oleh militer Myanmar, juga perlu dilakukan.***
