Network
PR BEKASI – Korea Utara melakukan uji coba menembakkan dua rudal balistik dalam rangka menentang upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk melibatkan rezim atas program senjata nuklirnya.
Proyektil diluncurkan di pantai timur Korea Utara dan diyakini telah mendarat di laut di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata para pejabat di Tokyo.
Tes kali ini dilakukan segera setelah Biden menolak peluncuran dua rudal jarak pendek akhir pekan lalu.
Hal ini pun menjadi ancaman dan membayangi dimulainya estafet obor pada Olimpiade mendatang di Jepang.
Baca Juga: Puluhan WNI Mulai Tinggalkan Myanmar Saat Situasi Kian Mencekam, Kemlu Minta Lainnya Segera Pulang
“Sudah setahun sejak mereka terakhir kali meluncurkan rudal," kata Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs The Guardian.
“Ini mengancam perdamaian dan keamanan negara dan kawasan kita. Itu juga merupakan pelanggaran resolusi PBB,” katanya.
Militer Korea Selatan mengatakan Korut menembakkan dua "proyektil tak dikenal" ke Laut Jepang, yang dikenal sebagai Laut Timur di Korea, dari provinsi Hamgyong Selatan.
Dewan keamanan nasional Korea Selatan menyuarakan "keprihatinan yang mendalam" atas peluncuran rudal tersebut.
Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Sepuluh Orang Tewas Akibat Kebakaran di Matraman
Komando Pasifik militer AS mengatakan peluncuran itu menyoroti ancaman program senjata terlarang Korea Utara.
Yakni terhadap tetangganya dan komunitas internasional, menambahkan bahwa mereka memantau situasi dan berkonsultasi dengan sekutu.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah menggunakan uji coba rudal dan nuklir sebagai demonstrasi kekuatan militer rezim yang sedang tumbuh.
Di sisi lain, juga untuk menekan Washington agar bernegosiasi dengan pijakan yang lebih setara.
Baca Juga: Jadwal Kartu Pra Kerja 16 Gelombang Resmi Dibuka, Kamis 24 Maret 2021, Begini Cara Daftarnya
Sementara pemerintahan Biden dilaporkan dalam "tahap akhir" meninjau kebijakan Korea Utara.
Para analis mencatat bahwa pejabat AS telah menekankan "denuklirisasi Korea Utara", yakni perubahan halus dalam susunan kata dari pemerintahan terakhir.
Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul, mengatakan mengenai tinjauan kebijakan Korea Utara.
Yakni akan dilakukan dalam konteks strategi pemerintah di China, satu-satunya sekutu utama Korea Utara dan mitra dagang terbesar mereka.
Baca Juga: Penting! Simak 4 Tips membeli Kendaraan Manfaatkan Momentum PPnBM 0 persen
“Kegiatan militer Korea Utara setelah menegaskan kembali hubungan dengan Beijing menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana China terlibat dalam penghindaran sanksi dan mungkin memungkinkan ancaman rezim Kim ke wilayah tersebut,” ujarnya.
“Ini akan meningkatkan seruan di AS dan di tempat lain untuk memberikan sanksi kepada perusahaan China yang terlibat dalam perdagangan gelap,” sambung dia.
Setelah pertemuan yang awalnya mendorong antara Kim dan Trump berubah menjadi kebuntuan berkepanjangan terkait denuklirisasi.
Pyongyang telah menunggu waktunya sejak Biden menjabat dan secara resmi tidak mengakui pemerintahan baru sampai minggu lalu.
“Peluncuran rudal Korea Utara terbaru ini kemungkinan besar merupakan reaksi terhadap sikap Biden yang meremehkan dan tampaknya menertawakan uji coba rudal akhir pekan mereka," kata Harry Kazianis, direktur senior studi Korea di Pusat Kepentingan Nasional di Washington.
Korea Utara sejatinya dilarang mengembangkan rudal balistik berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan berada di bawah berbagai sanksi internasional atas program senjatanya.
Tapi hal itu malah membuat kemajuan pesat dalam kemampuannya di bawah Kim, dan sekarang diyakini memiliki ICBM yang mampu menjangkau setiap bagian daratan AS.***
