Network
PR BEKASI - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (Leaders Summit on Climate) resmi dibuka oleh Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Kamala Harris pada Kamis, 22 April 2021.
Diketahui, KTT Perubahan Iklim tersebut diikuti oleh sebanyak 41 pemimpin dunia yang terdiri dari kepala negara, kepala pemerintahan, dan ketua organisasi internasional.
Salah satu kepala negara yang hadir dalam KTT Perubahan Iklim tersebut adalah Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Hadir secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dirinya menyampaikan tiga pemikirannya untuk memperlambat perubahan iklim dalam pidatonya.
Pertama, dirinya dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak seluruh pemimpin dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam memperlambat perubahan iklim.
Baca Juga: Cegah Kebocoran Pajak, Pemkab Bekasi Pasang Tapping Box di Tempat Usaha
Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia.
Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir.
"Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
“Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas,” tambah dirinya.
Baca Juga: Bentrok Berujung Pembacokan Usai Main Futsal, Seorang Pemuda di Kalideres Terancam 15 Tahun Penjara
Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik.
Menurutnya, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (“nationally determined contributions/NDC”) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.
Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang.
Selain itu, Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju “net zero emission” di tahun 2050.
Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.
“Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan,” katanya.
Terakhir, untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat.
Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai “net zero emission” dan menuju UNFCCC COP-26 Glasgow.
Baca Juga: BPUM UMKM 2021 Kembali Dibuka, Berikut Link Pendaftaran untuk Wilayah DKI Jakarta
Baca Juga: Berkolaborasi dengan Mitra Lookout Inc, Telkomsel Luncurkan Layanan TEMS
Indonesia sendiri sedang mempercepat pilot percontohan “net zero emission” antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia.
“Kami sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 620 ribu hektare sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis,” kata Presiden Jokowi.
“Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi,” katanya, menambahkan.
Selain itu, peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerjasama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata, dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan,” katanya.***
