Network
Misalkan sususnan pemerintahan baru tidak disepakati di Parlemen Israel, maka akan terjadi pemilu baru lagi. Dalam dua tahun terakhir, sudah ada empat pemilu di Israel.
Perubahan pemerintahan di Israel sendiri merupakan imbas dari kisruh anggaran tahun lalu. Pada tahun 2020, Parlemen Israel gagal menyetujui APBN pada bulan Desember.
Hal itu memicu pembubaran koalisi dan parlemen pada 23 Desember 2020. Sesuai aturan, dalam 90 hari harus segera ada pemilu legislatif baru untuk menyusun ulang pemerintahan.
Pada pemilu legislatif tahun ini, koalisi bentukan PM Benjamin Netanyahu gagal memenangkan suara mayoritas.
Baca Juga: Sosok Perdana Menteri Baru Israel, Benjamin Netanyahu Jadi Oposisi dan Respons Hamas
Hal itu mempersulitnya untuk membentuk pemerintahan baru, dengan tenggat 4 Mei 2021, sesuai perintah Presiden Reuven Rivlin.
Ia kemudian berharap Partai Yamina, yang dipimpin Naftali Bennett, bergabung ke koalisinya.
Di luar dugaan Netanyahu, Bennett yang hanya memang enam kursi di parlemen itu 'berkhianat'.
Ia bergabung dengan koalisi bentukan Yair Lapid dari Partai Yesh Atid. Koalisi Netanyahu runtuh dan ia gagal memenuhi tenggat.
